Pemerintah diingatkan untuk mempertimbangkah berbagai hal yang sensitif bagi kehidupan petani sebelum memutuskan mengalihkan subsidi benih dan pupuk menjadi subsidi hasil akhir harga pembelian pemerintah.
Demikian ditegaskan Ketua Departemen Tani dan Nelayan DPP Partai Demokrat Amal Alghozali menanggapi kicauan Presiden Joko Widodo soal subsidi pupuk lewat Twitternya @jokowi: "..Subsidi benih pupuk dan benih banyak diselewengkan. Akan kita ubah menjadi subsidi akhir harga beli pemerintah ke petani," cuit Presiden Selasa (18/8) siang.
Amal menjelaskan pemerintah boleh saja setiap saat mengubah kebijakan subsidi benih dan pupuk asal melalui kajian yang mendalam, termasuk dampak yang akan timbul dan dirasakan petani.
Dia mengungkapkan subsidi untuk pertanian yang dianggarkan dalam APBN, khususnya untuk pupuk dan benih sebenarnya tidak terlalu besar, hanya berkisar 30 trilyun rupiah.
"Kalau anggaran ini dialihkan untuk subsidi harga panen, tidak akan signifikan pengaruhnya terhadap kenaikan harga di tingkat petani karena hanya mampu menyerap sangat sedikit hasil panen," tegas Amal.
Sedangkan saat ini produksi Gabah nasional mencapai 75 juta ton. Jika rata-rata harga gabah kering panen (GKP) Rp 4.500 per kilogram, dan pemerintah membeli 50 persen saja dari produksi nasional, maka dibutuhkan dana lebih dari Rp 50 triliun.
Menurut Amal Alghozali, perlu dilakukan uji coba terbatas sebelum ide pengalihan subsidi ini dijalankan, agar tidak terjadi kekacauan yang justru merugikan petani. Saat ini masih terlalu banyak masalah dihadapi oleh petani, khususnya petani tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai. masalah yg dihadapi petani, bukan saja soal teknis budidaya tanaman, melainkan juga menyangkut permodalan, hama penyakit dan iklim yang tidak menentu.
Dia menambahkan, dalam memandang proses produksi pertanian, hendaknya tidak disamakan dengan proses produksi barang2 industri manufaktur yg semua aspek bisa dikendalikan oleh manajemen.
"Petani selalu dibayang-bayangi gagal panen. Seringkali harus menanam berulang, sehingga butuh benih dan pupuk lagi. Jika seperti ini kondisinya, siapa yang menanggung kerugian petani?" kata Amal .
Ia menyarankan, pemerintah mengajak bicara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam urusan produksi pertanian untuk diperoleh rumusan yang tepat sebelum benar-benar mengubah kebijakan subsidi untuk petani.
Ketua Umum Persaudaraan Masyarakat Tani Indonesia (Permata) ini mengakui memang di lapangan sering terjadi penyelewengan pelaksanaan subsidi benih dan pupuk.
"Harus diakui banyak penyelewengan, pelakunya ada dari petugas, ada juga pedagang, tapi banyak juga petani yg nakal, menjual jatah pupuk subsidi ke perkebunan, kita semua harus serius membenahi," demikian Amal Alghozali.
[zul]
