Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Presiden Joko Widodo menyelesaikan debat pendapat antara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli.
Belakangan ini, media massa memberitakan keduanya saling berbeda pendapat soal proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.
"Kemudian jangan Pak Jokowi melihat seperti raksasa berkelahi dan dia seperti tidak berdaya dalam kepemimpinan ini," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/8).
Menurutnya, Presiden Jokowi bertanggung jawab dalam mengkoordinir tugas menteri, menko dan wakil presiden dengan yang lainnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta Presiden Jokowi memperjelas pembagian tugas para pembantunya. Agar kegaduhan atau perbedaan pendapat tidak terlihat di depan publik. Hal itu, kata Fahri, dapat berdampak pada investasi di Indonesia.
"Jadi, tolong pembagian tugas ini dibicarakan, jangan tampak perbedaan di depan umum. Kalau berdebat sampai pukul meja tidak ada masalah itu, asal di dalam rapat kabinet tertutup," tegasnya.
Sebelumnya, perdebatan sengit terjadi antara Wapres Jusuf Kalla dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mencuat ke publik, soal proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Rizal beranggapan, proyek besar yang ditargetkan selesai pada 2019 itu sulit untuk dicapai.
"Target 35.000 megawatt plus sisa target zaman Pak SBY 7.000 megawatt, sehingga total 42.000 megawatt. Itu sulit dicapai dalam lima tahun," jelasnya usai serah terima jabatan di kantor BPPT beberapa waktu lalu.
Ekonom senior itu mengaku akan meminta Menteri ESDM Sudirman Said bersama Dewan Energi Nasional melakukan evaluasi ulang program yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi tersebut.
"Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum," tambah Rizal.
Tak mau kalah, Wapres Jusuf Kalla menuding Rizal Ramli asal berkomentar di media massa. Menurutnya, sebagai menteri baru di jajaran Kabinet Kerja, Rizal harus terlebih dahulu memahami program pemerintah secara keseluruhan.
"Tentu sebagai menteri harus mempelajari dahulu sebelum berkomentar," katanya Selasa kemarin (18/8).
[ian]
