Rencana pemerintah menyampaikan permintaan maaf kepada para korban Partai Komunis Indonesia (PKI) ternyata bukan isapan jempol semata. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan formulasi permintaan maaf kepada korban tragedi kemanusiaan 1965.
"Lagi dibahas di Komnas HAM, Kejagung, Menko Polhukam, TNI, Polri. Jadi masih dalam tahap pembahasan seperti apa modelnya," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly di gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8).
Namun, dia mengaku belum mengetahui kapan diputuskannya permintaan maaf pemerintah kepada korban tragedi yang disebut-sebut akibat ulah Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebab, hingga kini hal itu sedang dibahas mendalam di bawah koordinasi Jaksa Agung dan Komnas HAM.
Pemerintah juga mempertimbangkan akan menyampaikan permintaan maaf tidak secara khusus kepada korban tragedi 1965. Melainkan juga kepada korban pelanggaran hak asasi manusia lain yang pernah terjadi di Indonesia, seperti tragedi Talangsari hingga Semanggi I dan II.
"Ini kan menyangkut banyak kasus, mulai dari 65, Talangsari, Semanggi. Dan ada banyak kasus-kasus yang harus dipelajari secara cermat penyelesaian seperti apa," jelas Yasonna.
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku belum dapat memastikan apakah permintaan maaf dapat diselesaikan melalui jalur hukum atau yudisial maupun secara non yudisial.
"Kan ada dua pilihan, yudisial dan non yudisial. Sekarang opsinya kita masih berpikir tentang non yudisial," ungkap Yasonna.
Sebelumnya, Ketua MPR Zulfikli Hasan meluruskan isu yang beredar di publik bahwa Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya menyambut HUT RI ke-70 di komplek parlemen Jumat (14/8) akan menyertakan permintaan maaf kepada keluarga korban tragedi 1965.
Zulkifli mengaku sudah menanyakan langsung ke Jokowi bahwa dalam pidato kenegaraan tidak akan membahas masalah PKI termasuk meminta maaf kepada keluarga korban.
"Tidak ada itu (Jokowi minta maaf kepada keluarga korban PKI), kata pak Jokowi tidak ada. Jangan bawa-bawa isu," katanya di gedung DPR, Kamis lalu (13/8).
[dem]
