Ahok Didesak Evaluasi Sekda Pungut Setoran dari Guru Honorer

‎ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama dinilai gagal mewujudkan janji meningkatkan kesejahteraan guru honorer dengan mengutamakan pengangkatan mereka menjadi PNS.

Penilaian tersebut disampaikan ‎Direktur Eksekutif I‎ndonesia For Transparency And Akuntability (INFRA) ‎Agus Chaerudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (18/8).‎

Janji memperbaiki nasib guru honorer, kata Agus, terbukti tidak didukung oleh kebijakan yang dibuat. Malah, Sekda DKI Saifullah diduga kuat mewajibkan setoran bagi guru honorer jika ingin diangkat PNS.

‎Praktik tersebut dilakukan melalui oknum-oknum kaki tangan Sekda di Dinas Pendidikan.

‎"Indikasi tersebut sejalan dengan dibatalkannya proyek rehab gedung sekolah oleh gubernur karena saat Kadis Pendidikan era Lasro Marbun tidak ada proyek tersebut. Tapi sejak berganti Kadis Pendidikan (Arief Budhiman) jadi "royal" proyek rehab gedung sekolah," paparnya.‎

Agus justru mempertanyakan kebijakan Saifullah dan Arief yang terkesan tidak ingin ada transparansi dalam proses pengangkatan guru honorer menjadi PNS.

‎Dia juga mempertanyakan keduanya seolah-olah tidak punya keinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak didik di ibukota dengan cara meningkatkan kesejahteraan para guru honorer dengan mengangkatnya menjadi PNS.

‎Padahal‎, menurutnya, hal itu merupakan wujud realisasi dari visi-misi pemerintahan era Jakarta Baru yang dijanjikan Ahok pada kampanye pilkada 2012 lalu.

‎"Karena itulah kami mendesak Gubernur Ahok utntuk mengevaluasi kinerja dan komitmen Sekda serta Kadis Pendidikan wujudkan visi-misi janji Pilkada, terutama dalam rekrutmen PNS dari guru honorer," kata Agus.

‎"Kami juga mendesak Gubernur Ahok untuk melakukan transparansi system dan persyaratan rekrutmen PNS dari guru honorer," tukasnya.[dem