Analis senior LBP Enterprises, Lucky Bayu Purnomo, menilai ketidakprofesionalan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani kasus dugaan korupsi penjualan hak tagih (cessie) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dapat mencederai citra pasar modal.‎
"Kejagung tidak perlu terkesan bombastis, ini menciderai citra pasar modal," kata dia kepada wartawan, Senin (18/7).‎
Seharusnya, menurut dia, sebelum bertindak kejaksaan bertanya terlebih dahulu ke lembaga-lembaga pasar modal ‎sehingga penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan dalam rangka penyelidikan kasus tersebut tidak salah alamat.
‎Penggeledahan harusnya dilakukan di kantor Victoria Securities International Corporation (VSIC) sebagai perusahaan asing yang melakukan pembelian aset BTN melalui BPPN pada tahun 2003. Bukan di kantor Victoria Securities Indonesia (VSI) yang merupakan grup Victoria Investama, dan bukan bagian dari VSIC.
Menurut Lucky, ketidakprofesionalan kejaksaan sekaligus mencerminkan tidak adanya harmonisasi lembaga pasar modal dengan penegak hukum. Menurutnya, pihak Kejagung bersikap sporadis dan terlalu dini dalam bertindak.‎
"Harusnya ada koordinasi dengan OJK, BEI, dan lembaga pasar modal lainnya, dicari obyek yang sebenarnya," tukasnya.
Untuk diketahui, tim dari kejaksaan sudah dua kali menggeledah kantor VSI di Panin Tower, Jakarta. Sejumlah petinggi VSI ikut diperiksa.
Kasus ini bermula saat PT Adistra Utama memiliki total piutang Rp 469 miliar ke BTN untuk membangun perumahan di Karawang seluas 1.000 hektar sekitar akhir tahun 1990.
Saat Indonesia memasuki krisis moneter 1998, pemerintah memasukan BTN ke BPPN untuk diselamatkan.
Sejumlah kredit macet kemudian dilelang, termasuk utang PT AU. VSIC membeli aset piutang (cassie) itu dengan harga Rp 26 miliar pada tahun 2003.‎
Seiring waktu, PT AU ingin menebus aset tersebut dengan nilai Rp 26 miliar. Tapi, VSIC yang berdomisili di British Virgin Island menyodorkan nilai Rp 2,1 triliun atas aset itu.
Tahun 2012, PT AU kemudian melaporkan VSIC ke Kejaksaan Tinggi DKI atas tuduhan permainan dalam penentuan nilai aset. Saat ini, kasus tersebut diambil alih oleh Kejaksaan Agung.[dem]
