Berita

Bisnis

Ini Solusi Jitu Rizal Ramli Atasi Program Listrik 35 Ribu Megawatt

JUMAT, 14 AGUSTUS 2015 | 16:42 WIB | LAPORAN:

. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengaku akan segera memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said dan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk membicarakan ulang terkait program listrik pemerintah.

"Saya akan minta menteri ESDM dan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk melakukan revaluasi ulang soal target pembangkit listrik 35 ribu megawatt," kata Rizal saat berbincang dengan wartawan, Jumat (14/8)

Menurut mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian era Gusdur itu, pembangkit litrik 35 ribu megawatt (mw) sulit terealisasi. Menurut Rizal, target pemerintah itu tidak masuk akal dan tidak realistis.


"Mana yang betul-betul masuk akal. Jangan memberikan target terlalu tinggi tapi dicapainya susah. Kita harus realistis," ujar Rizal

Pendapat Rizal tersebut bukan tanpa alasan. Target pembangunan listrik 10 ribu megawatt zaman pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja masih belum tercapai. Masih ada tersisa 7 ribu mw yang belum terealisasi. Makanya menurut Rizal, target 42 ribu megawatt dalam lima tahun itu bakal sulit tercapai.

"Total 42 ribu mw. Itu sulit dicapai dalam waktu lima tahun. Target 35 ribu mw ini plus sisa target zaman SBY 7 ribu mw," tegas Rizal.

Masalah pengembangan listrik tersebut menurut mantan menteri keuangan itu tidak akan sanggup dikerjakan sendiri oleh PLN. Rizal mengatakan butuh melibatkan pihak swasta dan asing dalam proyek tersebut.

"Dulu power purchase aggrement butuh 3 tahun, ini gendeng, template-nya padahal sudah ada. Kita uber biar bisa rampung 3 bulan. Dulu harganya juga 6 sen per kilowatt, ini dinaikkan jadi 8,5 sen. Kita berikan return dollar yang lumayan, saya yakin banyak yang tertarik," kata Rizal.

Rizal pun menambahkan dirinya sepakat dengan ide Presiden Joko Widodo soal pembebsan lahan dalam proyek listrik tersebut. Soal pembebesan lahan Rizal membeberkan India berhasil melakukannya dengan baik.

"Jangan ganti rugi tapi ganti untung. Rakyat harus dapat sesuatu. Kalau di India mereka yang dibeli lahannya diberi saham, nanti setelah 20 tahun mereka dapat biaya ekstra. Pembebeasan tanah sekarang kurang dari 17 persen, kita naikkan jadi 20 persen," demikian Rizal. [sam]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat Lampung, Apa Maknanya?

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Safari Politik Jokowi Bukti Kepemimpinan Gibran dan Kaesang Lemah

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Jokowi dan PSI, Duri dalam Daging Pemerintahan Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:09

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak El Nino 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:05

Keiko Fujimori Akhirnya Bernasib Sama Seperti Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:03

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT Kuansing

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:57

Panitia Minta Jokowi Datang Setelah Acara Adat, Kunjungan Malah Batal

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:50

Koperasi Beri Ruang Bagi Mahasiswa Berwirausaha

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:37

Tutup Perdagangan Akhir Bulan: IHSG Merosot ke 5.643, Rupiah Loyo Dekati Rp18 Ribu

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:28

Ketum AHY: Genap 25 Tahun, Partai Demokrat Ingin jadi Bagian Solusi

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:19

Selengkapnya