Menko Perekonomian Darmin Nasution harus segera membentuk TPF (tim pencari fakta) untuk menyelidiki misteri di balik "pemaksaan" direksi PT Garuda Indonesia Tbk membeli 30 unit pesawat Airbus A350 yang bakal menyeret Garuda ke ranah kebangkrutan karena terperangkap hutang luar negeri jumbo 44,5 miliar dolar AS kepada China Aviation Bank.
Hal ini disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi kepada wartawan di Jakarta siang ini (15/8).
Adhie menggaku bukan hanya melihat ada skandal korupsi di balik ngototnya direksi Garuda dan Menteri Negara BUMN Rini Soemarno, tapi juga "rencana pembunuhan" terhadap maskapai penerbangan nasional sekaliber Garuda.
"Ingat, pada awal 2012 modus yang sama pernah dilakukan kepada Merpati Nusantara Airlines, yang dipaksa membeli 40 unit pesawat jenis Jet 100 seater ARJ 21-700 dari Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd (COMAC). Sejak itu, Merpati tersungkur tak bisa terbang karena kaki-kakinya dijerat hutang luar negeri yang besar," katanya.
Jubir presiden era Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) ini mengingatkan Menko Perekonomian Darmin Nasution dan para penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami skandal ini karena komisi dalam bisnis pesawat komersial sangat besar, antara 20-30 persen.
"Pembelian Airbus A350 yang totalnya sekitar Rp 120-an triliun bisa menghasilkan laba komisi antara Rp 24-36 triliun. Sedangkan mekanisme pemberian komisinya tidak dilakukan secara konvensional. Jadi mustahil bisa dijerat dengan operasi tangkap tangan (OTT)," ungkapnya.
"Makanya, perlu segera dibentuk TPF Airbus A350 untuk memeriksa semua pihak yang terlibat dalam skandal ini. Selain Meneg BUMN Rinso dan direksi Garuda, penting juga memeriksa semua anggota DPR-RI yang diajak Menteri Rini ke Eropa untuk melakukan transaksi pembelian Airbus A350 ini," tegas Adhie.
Menurut Adhie, Perintah Menko Maritim DR Rizal Ramli kepada Meneg BUMN Rini Soemarno agar membatalkan pembelian 30 unit Airbus A350 sudah benar. Karena secara teknis, PT Garuda sebagai BUMN (Tbk) berada di bawah Kementeriaan Perhubungan yang terkoordinasi dengan Menko Maritim.
Secara teknis, Airbus A350 yang memiliki bobot lebih berat 8 ton dibandingkan pesawat pada umumnya, tidak cocok dengan landasan bandara yang ada di Indonesia. Bahkan Bandara Soekaro-Hatta dan Denpasar harus dipermak dulu agar bisa didarati pesawat super besar berkapasitas 360-an penumpang ini. Sedangkan secara ekonomi-bisnis, Garuda berada di bawah koordinasi Menko Darmin Nasution.
"Makanya, melihat secara bisnis Garuda bisa kolaps akibat jebakan hutang LN yang besar untuk membeli pesawat yang mubazir, Darmin harus bergerak lebih cepat. Jangan terlambat. Agar Garuda tidak mengalami nasib sial seperti Merpati," pungkas Adhie.
[dem]
