Berita

zulkifli hasan/net

Visi Utama MPR Jadi Rumah Kebangsaan dan Pengawal Ideologi Pancasila

JUMAT, 14 AGUSTUS 2015 | 10:13 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Guna memandu pelaksanaan tugas-tugas MPR, pimpinan MPR telah menyusun Rencana Strategis MPR periode 2014-2019. Visi utama MPR adalah MPR menjadi rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat.

‎Begitu ditegaskan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam Pidato Pimpinan MPR di Sidang Tahunan MPR RI di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Jumat, 14/8).

"MPR menjadi rumah kebangsaan memiliki makna bahwa MPR adalah representasi majelis kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah dengan mengedepankan etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai-nilai Permusyawaratan/perwakilan, kekeluargaan, dan gotong royong dalam bingkai NKRI," ujarnya.


Sementara MPR sebagai pengawal ideologi Pancasila, lanjut Zulhas, memiliki makna bahwa MPR adalah satu-satunya lembaga ‎negara pembentuk konstitusi sekaligus pengawal ideologi negara Pancasila‎ agar tetap hidup menjadi bintang pemandu dalam dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan tujuan negara.

"MPR sebagai pengawal kedaulatan rakyat memiliki makna MPR adalah lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengubah dan menetapkan UUD, menjamin tegaknia kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi, sesuai dinamika aspirasi daerah," sambungnya.

Ditegaskan ketua umum PAN itu bahwa rencana strategis ini selain memuat penjabaran dan penggambaran visi dan misi ‎program, juga merupakan amanat pasal 157 dan 158 Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tatib MPR.

"Kami yakin Rencana Strategis MPR 2014-2019 disamping berfungsi sebagai dokumen perencanaan, juga berfungsi sebagai instrumen politik dan hukum yang memberikan arah kebijakan strategis kepada alat kelengkapan MPR dan Sekjen dalam penyusunan program yang selaras dengan visi MPR," tandasnya. [ysa]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya