Berita

ahmad basarah/net

Kalau Jadi Presiden, Basarah Ubah Kemenkominfo Jadi Kementerian Penerangan

KAMIS, 13 AGUSTUS 2015 | 14:42 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Ahmad Basarah mengatakan fungsi Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) adalah fungsi organik badan humas dalam struktur kelembagaan yang mempunyai fungsi keluar dan ke dalam yang offensif untuk membentuk pencitraan dan persepsi yang positif.

Demikian disampaikan politisi PDI Perjuangan itu di hadapan peserta Bakohumas, kegiatan yang diselenggarakan oleh Setjen MPR, di Ruang Delegasi, Komplek Parlemen, Jakarta (Kamis, 13/8).

Berangkat dari hal yang demikian, Basarah mengandaikan bila dirinya menjadi Presiden maka akan mengubah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi Kementerian Penerangan sehingga mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam memberi penerangan.


Bagi Basarah, fungsi kehumasan tak hanya memberi pesan namun juga membangun citra positif sehingga bermanfaat bagi bangsa dan bernegara.

Diungkapkan bahwa bangsa ini sedang mengalami perang ideologi dan perang nirmiliter. Terhadap perang ideologi tersebut, bangsa ini sepertinya permisif atau memberi jalan, baik itu ideologi dari Barat maupun dari Timur Tengah.

"Masuknya ideologi dari luar itu bisa cepat sebab bangsa ini tengah jauh dari nilai-nilai luhur bangsa, Pancasila. Pancasila pada masa lalu, pada masa Orde Baru sejarahnya tak disajikan secara lengkap, juga dijadikan indoktrinasi. Akibat yang demikian maka banyak orang yang trauma pada Pancasila," ujar Basarah.

Akibat yang demikian, lanjut Basarah, pada era reformasi Pancasila dijauhkan. Dampaknya masyarakat tak hafal dan mengerti tentang Pancasila. Hal demikian tak hanya dialami oleh anak sekolah saja namun juga para calon hakim MA.

"Berangkat dari fenomena tersebut maka MPR mengambil keputusan politik dengan melakukan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," tukasnya seperti dari Humas MPR yang diterima redaksi. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya