Menteri-menteri baru yang dilantik oleh Presiden Jokowi harus terbuka kepada rakyat tentang apa yang akan mereka kerjakan kedepan. Para menteri harus transparan kepada publik sejak awal menjabat karena itu akan menjadi modal kepercayaan kepada mereka.
Begitu saran Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Abdulhamid Dipopramono. Menurut dia, para menteri yang baru sangat dituntut terbuka dengan program-program yang akan mereka kerjakan karena kondisi Indonesia akhir-akhir ini sempat menurun, dan beberapa kalangan masyarakat sudah acuh dengan ekspektasi mereka.
"Jika menteri yang baru bisa meyakinkan secara terbuka sejak awal kepada rakyat tentang kebijakan, upaya, dan langkah-langkah yang akan mereka ambil, maka ekspektasi dan optimisme rakyat akan meningkat. Hal ini juga akan bisa meningkatkan kepercayaan kembali rakyat kepada Presiden Jokowi dan pemerintahan secara umum," kata dia dalam keterangannya kepada redaksi, Rabu (12/8).
Hal lainnya, menurut Abdulhamid, para menteri yang baru harus menyatakan ingin bekerja dan bersikap terbuka kepada rakyat atau publik terkait anggaran di kementerian yang dipimpinnya. Mereka juga terbuka tentang kekayaan pribadinya.
"Keterbukaan para pejabat baru akan menumbuhkan keparcayaan rakyat tidak saja kepada sosok mereka tapi juga kepada kementerian atau badan yang mereka pimpin. Kebiasaan mengeluarkan kebijakan tanpa memperhatikan aspirasi rakyat atau publik juga harus dihindari agar partisipasi rakyat terus meningkat," paparnya.
Selain itu, katanya, yang lebih penting adalah para menteri baru harus menjalankan Open Government Indonesia (OGI) yang kini sudah dijalankan Indonesia dan harus terus dikembangkan. Mereka harus terbuka kepada publik dan menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi selain meningkatkan partisipasi rakyat juga akan menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik, mencerdasarkan kehidupan bangsa, dan sebagai upaya pencegaahan korupsi.
"Apalagi dalam visi, misi, dan program aksinya pasangan Jokowi-JK sudah jelas menyebutkan transparansi dan keterbukaan informasi. Bahkan sudah menyebut UU Keterbukaan Informasi Publik juga. Dalam RPJMN 2015-2019 juga dengan jelas ada pengarusutamaan trasparansi dan keterbukaan informasi publik," tukasnya.
Menteri baru yang Jokowi tadi siang adalah Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Sebelum mengangkat mereka terlebih dahulu dibacakan keputusan Presiden memberhentikan dengan hormat, Tedjo Edhy Purdijatno dari Menko Polhukam, Sofyan Djalil dari Menko Perekonomian, Indroyono Soesilo dari Menko Kemaritiman, Andrinof Chaniago dari Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Gobel dari Menteri Perdagangan, dan Andi Widjajanto dari Sekretaris Kabinet.
Proses pelantikan yang dimulai sejak pukul 13.30 WIB dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla serta pejabat dan pimpinan lembaga tinggi negara. Termasuk yang hadir adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
[dem]
