. Pemerintah dinilai gagal dalam merespon kebutuhan pasar, sehingga menyebabkan kelangkaan dan melonjaknya harga daging sapi di pasaran. Pemerintah juga dinilai salah dalam mengambil kebijakan impor sapi.
Anggota Komite II DPD RI, Nofi Candra mengatakan, kebijakan impor yang berubah-ubah membuat pedagang dan pengusaha nakal bisa saja memainkan harga pasar.
"Kuat dugaan adanya indikasi penimbunan atau penahanan stok yang dilakukan oleh para pengusaha. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah," sebut Nofi di Jakarta, Rabu (12/8).
Jika indikasi penahanan stok sapi siap potong ini bisa dibuktikan, lanjut Nofi, Polri harus bertindak dan harus mempidanakan pihak-pihak yang terlibat. Karena menyalahi UU Perdagangan No. 7/2014 dan UU Pangan No. 18/2012.
"Langkah hukum ini harus tegas diambil oleh kepolisian dan menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya," jelasnya.
Adanya indikasi ini, kata Nofi, juga disampaikan oleh Presiden Jokowi sebagaimana yang dikutip dari situs setkab. Artinya hal ini sudah menjadi rahasia umum ketika terjadi kelangkaan daging sapi di pasar. Polri harus benar-benar mendalami dugaan tindakan pidana ini.
"Kebijakan Kemendag yang akan mengimpor 50 ton sapi siap potong untuk menekan harga bisa dijadikan solusi jangka pendek. Namun kebijakan impor ini tidak boleh menjadi program jangka panjang karena tidak akan menyelesaikan masalah di hulu," lanjutnya.
Senator asal Sumbar itu, juga mengatakan jika Kemendag hanya memikirkan impor untuk solusi masalah ini, maka Kemendag tidak siap dengan program swasembada sapi di Indonesia. Artinya Kemendag tidak bisa sejalan dengan janji-janji kampanye Presiden Jokowi. "Jika kondisi ini terus terjadi sampai tiga bulan ke depan bisa jadi ini merupakan intrik pengusaha impor agar pemerintah menaikkan kebijakan impor sapinya," ungkapnya.
Nofi mengingatkan jangan sampai ada main mata antara Kemendag dengan pengusaha impor sapi untuk menguntungkan salah satu pihak. Kalau benar ada mafia impor sapi, maka tidak cukup institusi Polri saja yang bertindak. KPK juga harus bertindak proaktif untuk menyelidiki dan mengawasi supaya tidak ada permainan antara pengusaha impor sapi dengan oknum di Kemendag.
Ia menambahkan, Presiden Jokowi harus bisa berkomitmen untuk mengatasi masalah ini agar tidak menjadi permasalahan yang terus berulang. Kelangkaan ini bisa saja terjadi karena pemerintah tidak mempunyai program pembibitan sapi sebagaimana zaman Orde Baru di tapos. Belum lagi adanya ketidakjelasan program bantuan sapi kepada masyarakat. Program bantuan sapi yang ada tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan. Artinya program pemerintah ini harus dioptimalkan realisasinya supaya bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Keseriusan pemerintah dalam menghadapi permasalahan kelangkaan sapi siap potong ini harus diiringi dengan pemberian bantuan langsung kepada peternak sapi.
"Pemerintah juga harus meningkatkan bantuan kepada peternak dan memberikan subsidi pakan ternak organik. Kalau langkah-langkah ini tidak dilakukan oleh pemerintah, maka target swasembada sapi hanya menjadi isapan jempol dan janji kampanye yang jauh panggang dari api," demikian Nofi.
[rus]
