Berita

m misbakhun/net

Politik

RESHUFFLE KABINET KERJA

Misbakhun: Jangan Sampai Darmin Jadi Beban Kabinet Jokowi

RABU, 12 AGUSTUS 2015 | 10:54 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan kabinet siang ini (Rabu, 12/8). Diharapkan perombakan ini Jokowi mampu memilih sosok yang bersih dan memiliki kredibilitas untuk mengisi jajaran Kabinet Kerja.

Hal senada juga diungkapkan politisi Partai Golkar M. Misbakhun. Menurutnya, sosok Darmin Nasution tidak memiliki dua sifat itu.

"Setahu saya saat menjadi Dirjen Pajak, Darmin Nasution adalah orang yang tanda tangan Surat Keputusan Keberatan PT. Surya Alam Tunggal (PT.SAT) terkait kasus Mafia Pajak Gayus Tambunan," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Rabu, 12/8).


Dijabarkan Misbakhun bahwa dalam kasus PT. SAT tersebut semua sudah di hukum dan punya kekuatan hukum tetap, mulai dari Gayus Tambunan sendiri sampai atasannya. Hanya Darmin Nasution saja yang tidak terkena dalam kasus tersebut.

"Dalam kasus tersebut kenapa Darmin Nasution sebagai orang yang tanda tangan SK Keberatannya malah lolos dari kasus tersebut?" tanyanya.

Tidak hanya itu, ada banyak lagi permasalahan Darmin Nasution saat menjadi Dirjen Pajak. Seperti dugaan pelanggaran prosedur mengenai dikabulkannya kasus Keberatan PT. Halliburton Indonesia. Padahal keberatannya sudah pernah ditolak oleh Dirjen Pajak sebelumnya.

"Tetapi oleh Darmin Nasution malah dikabulkan. Hal-hal seperti ini seharusnya Presiden Jokowi menjadi perhatian karena permasalahan pajak ini termasuk lingkup Menko Perekonomian, jangan sampai saat menjabat Menko, malah Darmin memainkan kekuasaannya melakukan intervensi terhadap kasus-kasus pajak," sambung anggota Komisi XI itu.

"Jangan sampai juga figur seperti Darmin Nasution menjadi beban bagi Kabinet Kerja karena permasalahannya di masa lalu," tandasnya. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya