. Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun menilai Pemerintahan Jokowi-JK gagal mengelola perekonomian Indonesia.
"Harga daging sapi meroket Rp 130 ribu per kg, demikian juga daging ayam Rp 34 ribu per kilogram, dan masih tingginya harga pangan paska lebaran bukti nyata Pemerintahan Jokowi-JK gagal kelola perekonomian Indonesia," kata Ali Mahsun di Jakarta (Senin, 10/8).
Bukan hanya salah urus, lebih dari itu, Jokowi-JK dinilai tak kapabel bahkan tidak tahu bagaimana mengelola perekonomian. Pemerintahan Jokowi-JK juga tak memiliki sense of crisis dan alami distorsi menejemen tata kelola pemerintahan.
"Makin anjloknya kurs rupiah tembus Rp 13.500 per dolar AS terbiarkan tanpa langkah konkrit pemerintah. Ekonomi Indonesia makin terpuruk ibarat seorang pasien harus masuk dan ditangani di ICCU. Jika Jokowi-JK tak segera ambil kebijakan khusus atau emergency policy maka krisis ekonomi tidak dapat dihindari," tegas Ali Mahsun.
Jelas dia, omzet PKL di wilayah Tegal Raya (Kabupaten dan Kota Tegal, Brebes), Semarang (Kabupaten dan Kota), dan Surabaya semuanya anjlok akibat makin lesuhnya daya beli masyarakat. Harga pangan tetap bertengger melambung walau sudah hampir tiga minggu paska lebaran. Di Pasar Magesangan Surabaya misalnya, harga daging ayam tembus Rp 34 ribu per kilogram, melejit dari 24 ribu per kilogram sebelum ramadhan. Untuk nikmati rasa pedas saja, rakyat harus kuras kocek Rp 70 ribu per kilogram. Bahkan rakyat harus menjual aset rumah, tanah atau lainnya untuk penuhi kebutuhan hidup sehari-hari (hasil road show DPP APKLI agenda percepatan gerilya ekonomi PKL Selamatkan Indonesia).
Ali Mahsun menambahkan, Pemerintahan Jokowi-JK harus segera turunkan harga pangan jika masih merasa mampu mengelola ekonomi Indonesia. Rakyat tak boleh dibiarkan terlalu lama makin miskin, makin lapar dan terteror meningkatnya ekskalasi kriminalitas.
"Kalau kelaparan atau keroncongan perut rakyat tidak segera ditangani pemerintah maka jangan salahkan siapa-siapa kalau terjadi revolusi sosial yang dampaknya jauh lebih besar reformasi tahun 1998. Pemerintah juga harus segera hentikan berpolemik dan citrakan diri belaka," demikian Ali Mahsun.
[rus]
