Berita

hm prasetyo

Jokowi Didesak Copot Jaksa Agung

SENIN, 10 AGUSTUS 2015 | 01:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Joko Widodo diminta untuk mencopot Jaksa Agung M. Prasetyo karena telah gagal memimpin institusi Kejaksaan.  

Permintaan tersebut disampaikan ‎Direktur Eksekutif Jokowi Watch Tigor Doris Sitorus. ‎

‎Menurut dia, Prasetyo harus dicopot karena terbukti gagal memimpin kejaksaan yang seharusnya menjadi lembaga pelaksana kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.


‎"Mempertahankan dia (Prasetyo) sebagai jaksa agung bisa berkonsekuensi negatif terhadap kinerja Presiden Jokowi," ‎tegasnya.

‎Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden sudah gagal memimpin Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang merupakan kekuasaan negara yang tidak dapat dipisahkan seperti amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 pengganti UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.‎

‎Belum lama ini kata Tigor, kinerja Kejaksaan terkuak secara sistemik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat Dahlan Iskan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memenangkan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

‎"Ini menunjukkan bahwa Prasetyo tidak pantas menjadi orang yang tepat untuk memimpin lembaga yang adalah penuntut terhadap kasus-kasus pidana dan sekaligus menjadi penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi," kata Tigor dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (9/8).‎‎

‎Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, masih kata dia, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung seharusnya jangan sampai menimbulkan riak-riak yang akhirnya bisa menimbulkan beban baru bagi Presiden.

Bisa saja Prasetyo yang jebolan Partai Nasdem membantah itu. Namun, kata dia, publik melihat bahwa sejak awal menempati posisinya sampai dengan sekarang, dia telah membebani kinerja Jokowi.

‎"Seperti hal ini, terbukti dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum ternyata dia tidak bisa signifikan melibatkan Kejaksaan untuk turut melakukan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama seperti yang terjadi diberbagai wilayah Indonesia. Yang teranyar soal Tolikara, Papua," tukasnya.[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya