Berita

ilustrasi/net

Harusnya Ahok Malu Dukung Warga Jadi Tukang Ojek

MINGGU, 09 AGUSTUS 2015 | 17:45 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai sikap Pemerintah Provinsi DKI yang membiarkan dan bahkan mendukung sepeda motor dijadikan sebagai angkutan umum (ojek) sangat memalukan.

Selain melanggar aturan, hal itu juga menjadi bukti bahwa Gubernur Basuki Tjahja Purnama hanya mampu membuka lapangan kerja bagi warga cuma sebagai tukang ojek.
 
"Seharusnya malu dong membiarkan dan mendukung rakyatnya hanya sebagai tukang ojek. Apalagi praktik ilegal itu dijadikan profesi," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Minggu (9/8).
 

 
Menurutnya, maraknya sepeda motor yang berubah fungsi menjadi angkutan umum adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Bahkan secara tegas pelanggaran tersebut diakui oleh Kadishub Pemprov DKI, Andri Yansyah.
 
Anehnya, kata  Edison, meskipun Andri mengetahui terjadi pelanggaran tetapi dia  mengaku tak mampu melakukan penertiban dengan alasan keberadaan angkutan umum ilegal itu masih dibutuhkan masyarakat dan bisa menyerap tenaga kerja.
 
"Sebagai negara hukum, apapun alasannya penegakan hukum harus dilakukan. Kalau tidak mampu lebih baik (dia) mundur," tegas Edison.
 
ITW memahami keberadaan sepeda motor sebagai angkutan umum ilegal ini bermula dari kebutuhan masyarakat akibat ketidakmampuan pemerintah menyiapkan transportasi umum dan mengatasi kemacetan.

Tetapi, Pemerintah Provinsi DKI terutama Gubernur Basuki Tjahja Purnama, tidak boleh serta merta membiarkan apalagi mendukung praktik ilegal tersebut sehingga menjadi seakan-akan legal.
 
"Negeri ini seperti aneh bin ajaib, karena pemerintah membiarkan bahkan mendukung praktik ilegal dijadikan sebagai profesi," ujar Edison
 
Oleh karena itu, Edison mengajak semua pihak agar taat pada aturan yang berlaku. Jika sepeda motor ingin dijadikan sebagai angkutan umum, sebaiknya diawali dari pengajuan Revisi UU No 22 tahun 2009.[dem]
 

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya