Berita

ilustrasi/net

Harusnya Ahok Malu Dukung Warga Jadi Tukang Ojek

MINGGU, 09 AGUSTUS 2015 | 17:45 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai sikap Pemerintah Provinsi DKI yang membiarkan dan bahkan mendukung sepeda motor dijadikan sebagai angkutan umum (ojek) sangat memalukan.

Selain melanggar aturan, hal itu juga menjadi bukti bahwa Gubernur Basuki Tjahja Purnama hanya mampu membuka lapangan kerja bagi warga cuma sebagai tukang ojek.
 
"Seharusnya malu dong membiarkan dan mendukung rakyatnya hanya sebagai tukang ojek. Apalagi praktik ilegal itu dijadikan profesi," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Minggu (9/8).
 

 
Menurutnya, maraknya sepeda motor yang berubah fungsi menjadi angkutan umum adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Bahkan secara tegas pelanggaran tersebut diakui oleh Kadishub Pemprov DKI, Andri Yansyah.
 
Anehnya, kata  Edison, meskipun Andri mengetahui terjadi pelanggaran tetapi dia  mengaku tak mampu melakukan penertiban dengan alasan keberadaan angkutan umum ilegal itu masih dibutuhkan masyarakat dan bisa menyerap tenaga kerja.
 
"Sebagai negara hukum, apapun alasannya penegakan hukum harus dilakukan. Kalau tidak mampu lebih baik (dia) mundur," tegas Edison.
 
ITW memahami keberadaan sepeda motor sebagai angkutan umum ilegal ini bermula dari kebutuhan masyarakat akibat ketidakmampuan pemerintah menyiapkan transportasi umum dan mengatasi kemacetan.

Tetapi, Pemerintah Provinsi DKI terutama Gubernur Basuki Tjahja Purnama, tidak boleh serta merta membiarkan apalagi mendukung praktik ilegal tersebut sehingga menjadi seakan-akan legal.
 
"Negeri ini seperti aneh bin ajaib, karena pemerintah membiarkan bahkan mendukung praktik ilegal dijadikan sebagai profesi," ujar Edison
 
Oleh karena itu, Edison mengajak semua pihak agar taat pada aturan yang berlaku. Jika sepeda motor ingin dijadikan sebagai angkutan umum, sebaiknya diawali dari pengajuan Revisi UU No 22 tahun 2009.[dem]
 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya