Berita

Surya Paloh/net

Wawancara

WAWANCARA

Surya Paloh: Aneh, KPU Tidak Membenarkan Calon Tunggal Dalam Pilkada

KAMIS, 06 AGUSTUS 2015 | 09:05 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Beragam pendapat mengenai calon tunggal kepala daerah. Ada yang minta perlu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar Pilkada tetap dilanjutkan.

Ada juga yang sependapat dengan Peraturan KPU bahwa pilkada diundur hinggal 2017. Tapi ada juga pendapat yang lebih praktis, yakni tidak perlu pilkada. Calon tunggal itu disah­kan saja, sehingga tidak menge­luarkan biaya.

Apa yang akan dilakukan Presiden Jokowi terhadap tujuh daerahyang memiliki calon tung­gal tersebut? Tujuh daerahtersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat, Kota Samarinda, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.


Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kepada Rakyat Merdeka menyampaikan pendapatnya agar pilkada tetap digelar meski calonnya tunggal.

"Aneh, Peraturan KPU tidak membenarkan calon tunggal dalam pilkada. Aturan semacam itu perlu diperbaiki," tegas Surya Paloh. Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa pilkada tetap dige­lar kalau calonnya tunggal?
Berarti calon tunggal itu me­mang calon dominan. Terserah masyarakatnya. Kalau memang calonnya tunggal, tetap saja digelar pilkada. Apakah kita harus berhenti kalau calonnya tunggal, ini salah sekali.

Tapi aturannya, minimal calon harus dua pasang?

Kenapa dibikin aturan seperti itu. Kalau memang perlu diganti saja aturan itu. Kita kan bermain-main dengan akal sehat, kalau minimal nggak dua pasang, nggakboleh, ini kenapa.

Apa pendapat Anda itu palingrasional?

Kalau hanya sepasang yang maju, itu saja yang maju. Ini cara berpikir yang betul. Si pembikin undang-undang lalai juga tidak mengantisipasi calon tunggal. Coba, bagaimana pendekatan­nya kalau begini.

KPU sudah menyatakan, pilkada di tujuh daerah di­tunda hingga 2017, bagaimana sikap Nasdem?

Untuk apa ditunda, tetap lak­sanakan saja.

Apa yang akan Nasdem laku­kan, agar kejadian semacam ini tidak terulang?
Lain kali Nasdem akan mem­berikan sumbangsih pemikiran­nya untuk mengkoreksi ini.

Apa strategi Nasdem dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015?
Pertama, bagaimana mengupayakan terpilihnya calon yang terbaik. Yang lebih baik dari yang sebelumnya, kalau me­mungkinkan.

Kedua, kami dari awal su­dah ada rekomendasi bahwa Nasdem tidak meminta dana kepada calon kepala daerah. Kalau ada yang meminta, itu pasti dipecat.

Masak sih ada partai yang mau menolak uang?
Memang Nasdem akan kehi­langan sejumlah uang. Tapi itu sikap kami.

Kenapa di beberapa daerah, Nasdem menjagokan kader partai lain?

Kalau memang belum ada kader yang mumpuni, tentu tidak harus dipaksakan. Memang saat ini belum layak, tapi ke depan bisa ada kader yang lebih layak. Itu nanti kami jagokan. ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya