Berita

Surya Paloh/net

Wawancara

WAWANCARA

Surya Paloh: Aneh, KPU Tidak Membenarkan Calon Tunggal Dalam Pilkada

KAMIS, 06 AGUSTUS 2015 | 09:05 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Beragam pendapat mengenai calon tunggal kepala daerah. Ada yang minta perlu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar Pilkada tetap dilanjutkan.

Ada juga yang sependapat dengan Peraturan KPU bahwa pilkada diundur hinggal 2017. Tapi ada juga pendapat yang lebih praktis, yakni tidak perlu pilkada. Calon tunggal itu disah­kan saja, sehingga tidak menge­luarkan biaya.

Apa yang akan dilakukan Presiden Jokowi terhadap tujuh daerahyang memiliki calon tung­gal tersebut? Tujuh daerahtersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat, Kota Samarinda, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.


Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kepada Rakyat Merdeka menyampaikan pendapatnya agar pilkada tetap digelar meski calonnya tunggal.

"Aneh, Peraturan KPU tidak membenarkan calon tunggal dalam pilkada. Aturan semacam itu perlu diperbaiki," tegas Surya Paloh. Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa pilkada tetap dige­lar kalau calonnya tunggal?
Berarti calon tunggal itu me­mang calon dominan. Terserah masyarakatnya. Kalau memang calonnya tunggal, tetap saja digelar pilkada. Apakah kita harus berhenti kalau calonnya tunggal, ini salah sekali.

Tapi aturannya, minimal calon harus dua pasang?

Kenapa dibikin aturan seperti itu. Kalau memang perlu diganti saja aturan itu. Kita kan bermain-main dengan akal sehat, kalau minimal nggak dua pasang, nggakboleh, ini kenapa.

Apa pendapat Anda itu palingrasional?

Kalau hanya sepasang yang maju, itu saja yang maju. Ini cara berpikir yang betul. Si pembikin undang-undang lalai juga tidak mengantisipasi calon tunggal. Coba, bagaimana pendekatan­nya kalau begini.

KPU sudah menyatakan, pilkada di tujuh daerah di­tunda hingga 2017, bagaimana sikap Nasdem?

Untuk apa ditunda, tetap lak­sanakan saja.

Apa yang akan Nasdem laku­kan, agar kejadian semacam ini tidak terulang?
Lain kali Nasdem akan mem­berikan sumbangsih pemikiran­nya untuk mengkoreksi ini.

Apa strategi Nasdem dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015?
Pertama, bagaimana mengupayakan terpilihnya calon yang terbaik. Yang lebih baik dari yang sebelumnya, kalau me­mungkinkan.

Kedua, kami dari awal su­dah ada rekomendasi bahwa Nasdem tidak meminta dana kepada calon kepala daerah. Kalau ada yang meminta, itu pasti dipecat.

Masak sih ada partai yang mau menolak uang?
Memang Nasdem akan kehi­langan sejumlah uang. Tapi itu sikap kami.

Kenapa di beberapa daerah, Nasdem menjagokan kader partai lain?

Kalau memang belum ada kader yang mumpuni, tentu tidak harus dipaksakan. Memang saat ini belum layak, tapi ke depan bisa ada kader yang lebih layak. Itu nanti kami jagokan. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Intervensi Jepang Runtuhkan Dominasi Dolar AS

Jumat, 01 Mei 2026 | 08:15

Saham Big Tech Bergerak Beragam, Alphabet dan Amazon Moncer

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:58

Mojtaba Khamenei: Tak Ada Tempat bagi AS di Teluk Persia

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:36

Harga Emas Melonjak setelah Jepang Intervensi Pasar Mata Uang

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:26

STOXX 600 Capai Level 611,28 Saat Sektor Industri Melesat di Atas 1 Persen

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:06

Diplomasi Raja Charles III terhadap ‘King’ Trump

Jumat, 01 Mei 2026 | 06:57

Celios: Kita Menolak MBG Dijadikan Alat Politik

Jumat, 01 Mei 2026 | 06:28

Keluarga, Buruh dan Prabowonomics

Jumat, 01 Mei 2026 | 06:02

Pembatalan Unjuk Rasa May Day di DPR Dianggap Warganet ‘Sudah Cair’

Jumat, 01 Mei 2026 | 05:39

Prabowo-Gibran Diselamatkan Beras

Jumat, 01 Mei 2026 | 05:15

Selengkapnya