Berita

Surya Paloh/net

Wawancara

WAWANCARA

Surya Paloh: Aneh, KPU Tidak Membenarkan Calon Tunggal Dalam Pilkada

KAMIS, 06 AGUSTUS 2015 | 09:05 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Beragam pendapat mengenai calon tunggal kepala daerah. Ada yang minta perlu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar Pilkada tetap dilanjutkan.

Ada juga yang sependapat dengan Peraturan KPU bahwa pilkada diundur hinggal 2017. Tapi ada juga pendapat yang lebih praktis, yakni tidak perlu pilkada. Calon tunggal itu disah­kan saja, sehingga tidak menge­luarkan biaya.

Apa yang akan dilakukan Presiden Jokowi terhadap tujuh daerahyang memiliki calon tung­gal tersebut? Tujuh daerahtersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat, Kota Samarinda, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.


Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kepada Rakyat Merdeka menyampaikan pendapatnya agar pilkada tetap digelar meski calonnya tunggal.

"Aneh, Peraturan KPU tidak membenarkan calon tunggal dalam pilkada. Aturan semacam itu perlu diperbaiki," tegas Surya Paloh. Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa pilkada tetap dige­lar kalau calonnya tunggal?
Berarti calon tunggal itu me­mang calon dominan. Terserah masyarakatnya. Kalau memang calonnya tunggal, tetap saja digelar pilkada. Apakah kita harus berhenti kalau calonnya tunggal, ini salah sekali.

Tapi aturannya, minimal calon harus dua pasang?

Kenapa dibikin aturan seperti itu. Kalau memang perlu diganti saja aturan itu. Kita kan bermain-main dengan akal sehat, kalau minimal nggak dua pasang, nggakboleh, ini kenapa.

Apa pendapat Anda itu palingrasional?

Kalau hanya sepasang yang maju, itu saja yang maju. Ini cara berpikir yang betul. Si pembikin undang-undang lalai juga tidak mengantisipasi calon tunggal. Coba, bagaimana pendekatan­nya kalau begini.

KPU sudah menyatakan, pilkada di tujuh daerah di­tunda hingga 2017, bagaimana sikap Nasdem?

Untuk apa ditunda, tetap lak­sanakan saja.

Apa yang akan Nasdem laku­kan, agar kejadian semacam ini tidak terulang?
Lain kali Nasdem akan mem­berikan sumbangsih pemikiran­nya untuk mengkoreksi ini.

Apa strategi Nasdem dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015?
Pertama, bagaimana mengupayakan terpilihnya calon yang terbaik. Yang lebih baik dari yang sebelumnya, kalau me­mungkinkan.

Kedua, kami dari awal su­dah ada rekomendasi bahwa Nasdem tidak meminta dana kepada calon kepala daerah. Kalau ada yang meminta, itu pasti dipecat.

Masak sih ada partai yang mau menolak uang?
Memang Nasdem akan kehi­langan sejumlah uang. Tapi itu sikap kami.

Kenapa di beberapa daerah, Nasdem menjagokan kader partai lain?

Kalau memang belum ada kader yang mumpuni, tentu tidak harus dipaksakan. Memang saat ini belum layak, tapi ke depan bisa ada kader yang lebih layak. Itu nanti kami jagokan. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Setelah 19 Kapolda Berganti, Apa yang Berubah bagi Masyarakat?

Selasa, 06 Oktober 2026 | 06:19

King Indo Sah Jadi Raja ASEAN Usai Geprek Thailand 4-2

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:54

Jika Gugatan Denny Indrayana Cs Diterima MK Tak Otomatis Gibran Lengser

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:33

Ada Beking Politik, Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Jaksinema Bakal Jadi Mesin Baru Ekonomi Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:55

Bonus Timnas Indonesia Diatur Ketum PSSI

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:38

Nasib Gibran di Tangan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:19

Tak Mudah Pecat Gibran Meski Gugatan Denny Indrayana Cs Dikabulkan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:28

Festival Indonesia 2026 Perkuat Diplomasi Budaya Jakarta-Seoul

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:03

Jakarta Butuh Regulasi Parkir Valet

Selasa, 06 Oktober 2026 | 02:23

Selengkapnya