Berita

Surya Paloh/net

Wawancara

WAWANCARA

Surya Paloh: Aneh, KPU Tidak Membenarkan Calon Tunggal Dalam Pilkada

KAMIS, 06 AGUSTUS 2015 | 09:05 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Beragam pendapat mengenai calon tunggal kepala daerah. Ada yang minta perlu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar Pilkada tetap dilanjutkan.

Ada juga yang sependapat dengan Peraturan KPU bahwa pilkada diundur hinggal 2017. Tapi ada juga pendapat yang lebih praktis, yakni tidak perlu pilkada. Calon tunggal itu disah­kan saja, sehingga tidak menge­luarkan biaya.

Apa yang akan dilakukan Presiden Jokowi terhadap tujuh daerahyang memiliki calon tung­gal tersebut? Tujuh daerahtersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat, Kota Samarinda, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.


Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kepada Rakyat Merdeka menyampaikan pendapatnya agar pilkada tetap digelar meski calonnya tunggal.

"Aneh, Peraturan KPU tidak membenarkan calon tunggal dalam pilkada. Aturan semacam itu perlu diperbaiki," tegas Surya Paloh. Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa pilkada tetap dige­lar kalau calonnya tunggal?
Berarti calon tunggal itu me­mang calon dominan. Terserah masyarakatnya. Kalau memang calonnya tunggal, tetap saja digelar pilkada. Apakah kita harus berhenti kalau calonnya tunggal, ini salah sekali.

Tapi aturannya, minimal calon harus dua pasang?

Kenapa dibikin aturan seperti itu. Kalau memang perlu diganti saja aturan itu. Kita kan bermain-main dengan akal sehat, kalau minimal nggak dua pasang, nggakboleh, ini kenapa.

Apa pendapat Anda itu palingrasional?

Kalau hanya sepasang yang maju, itu saja yang maju. Ini cara berpikir yang betul. Si pembikin undang-undang lalai juga tidak mengantisipasi calon tunggal. Coba, bagaimana pendekatan­nya kalau begini.

KPU sudah menyatakan, pilkada di tujuh daerah di­tunda hingga 2017, bagaimana sikap Nasdem?

Untuk apa ditunda, tetap lak­sanakan saja.

Apa yang akan Nasdem laku­kan, agar kejadian semacam ini tidak terulang?
Lain kali Nasdem akan mem­berikan sumbangsih pemikiran­nya untuk mengkoreksi ini.

Apa strategi Nasdem dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015?
Pertama, bagaimana mengupayakan terpilihnya calon yang terbaik. Yang lebih baik dari yang sebelumnya, kalau me­mungkinkan.

Kedua, kami dari awal su­dah ada rekomendasi bahwa Nasdem tidak meminta dana kepada calon kepala daerah. Kalau ada yang meminta, itu pasti dipecat.

Masak sih ada partai yang mau menolak uang?
Memang Nasdem akan kehi­langan sejumlah uang. Tapi itu sikap kami.

Kenapa di beberapa daerah, Nasdem menjagokan kader partai lain?

Kalau memang belum ada kader yang mumpuni, tentu tidak harus dipaksakan. Memang saat ini belum layak, tapi ke depan bisa ada kader yang lebih layak. Itu nanti kami jagokan. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya