Fraksi NasDem: Tidak Mungkin Presiden Dapat Dihina Seenaknya

. Pemerintah melalui Kemenkumham mengajuan revisi RUU KUHP ke DPR, dimana salah satu pasalnya terdapat soal pasal penghinaan kepada presiden. Hal ini pun mendapat berbagai tanggapan dari berbagai pihak, seperti di kalangan politisi Senayan.

Anggota Komisi III dari Fraksi NasDem Taufiqulhadi menyatakan, putusan MK terdahulu tidak memilah-milah berkaitan dengan pasal penghinaan presden,  baik itu presiden sebagai kepala negara maupun secara personal. Namun demikian seorang kepala negara harus dilindungi.

"Tidak mungkin seorang kepala negara dapat dihina seenaknya," tegasnya dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (6/8).

Oleh karena itu, secara prinsip, Taufiq memandang perlu akan adanya pasal tentang penghinaan ini. Hal demikian dimaksudkan untuk menghormati dan menghargai seorang presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.

Taufiq menambahkan, Komisi III nantinya akan membahas khusus mengenai pasal penghinaan presiden yang merupakan masukan dari Menkumham. Menurutnya, pasal-pasal terkait hal tersebut harus jelas.

"Kategori penghinaan seperti apa, baik itu sebagai kepala negara maupun pribadi agar tidak menimbulkan multi tafsir," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin menyatakan akan menolak usulan pemerintah yang ingin menghidupkan kembali pasal larangan tersebut karena telah ditolak oleh MK. [rus]