. Sebetulnya dalam UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 tentang Pilkada tidak memberi mandat kepada KPU untuk memundurkan jadwal Pilkada suatu daerah karena UU sudah menetapkan jadwal Pilkada dalam rangka menunju Pilkada serentak nasional. Namun dengan dalih bahwa UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 mengharuskan paling sedikit terdapat dua pasangan calon, maka KPU serta merta membuat kebijakan memundurkan jadwal Pilkada suatu daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, dari semula Desember 2015 ke Februari 2017.
Demikian disampaikan Direktur Eksektufi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, Rabu (5/8).
Belajar dari beberapa Pilkada sebelumnya, jauh hari sebelum tahapan Pilkada serentak dimulai, KPU mestinya menyampaikan kepada pembuat UU (pemerintah dan DPR) untuk mencari solusi guna mengatasi tiadannya pasangan calon atau pasangan calon tunggal
"Tetapi hal itu tidak dilakukan, justru KPU mencari jalan pintas dengan membuat kebijakan sendiri, memundurkan jadwal Pilkada ke Febaruari 2017," sebut Titi.
Menurut Titi, setidaknya terdapat lima kesalahan atas kebijakan memundurkan jadwal Pilkada akibat tidanya pasangan calon atau pasangan calon tunggal tersebut.
Pertama, KPU mengabaikan hak politik rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung, karena dengan menunda Pilkada berarti hak memilih yang seharusnya digunakan saat ini, terpaksa tertunda atau malah hilang.
Kedua, KPU membiarkan pemerintahan daerah dipimpin oleh orang yang tidak mendapat legitimasi rakyat.
Ketiga, KPU menghilangkan atau mengurangi daya kontrol pemilih terhadap kinerja pemimpinnya karena mereka tidak bisa memberikan penghargaan (memilih kembali) atau hukum (tidak memilih kembali) pada saat yang tepat sesuai dengan periode masa kerja kepala daerah.
Keempat, KPU merusak skenario Pilkada serentak nasional, karena mengurungkan Pilkada yang hanya punya satu pasangan calon, yang bisa terjadi pada daerah mana saja dan kapan saja.
Kelima, KPU membiarkan anggaran negara terbuang percuma karena sebagian biaya penyelenggaraan pilkada sudah dibelanjakan namun tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan.
Setelah masa perpanjangan pendaftaran pasangan calon kepala daerah terlewati, masih ada tujuh daerah hanya memiliki satu pasangan calon untuk Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015 nanti. Ketujuh daerah itu adalah Tasikmalaya (Jabar), Surabaya, Blitar dan Pacitan (Jatim), Mataram (NTB), Timor Tengah Utara (NTT) dan Samarinda (Kaltim).
Dengan demikian, jika mengacu pada PKPU No 12/2015 maka Pilkada di tujuh daerah tersebut ditunda pelaksanaanya sampai pada Pilkada serentak gelombang kedua pada Februari 2017. Selanjutnya sesuai dengan UU pemerintahan daerah, menteri dalam negeri atas usulan gubernur akan menunjuk pejabat sementara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sampai dilantiknya kepala daerah baru hasil Pilkada.
[rus]
