Intervensi PKB semakin kentara di Muktamar NU ke 33. Selain bertebarannya bendera dan atribut partai yang seolah sengaja disandingkan dengan bendera NU, para kader dan pengurus PKB juga disusupkan ke arena formal muktamar sebagai peninjau bahkan ada yang memegang kartu tanda peserta (co-card).
Sementara itu, para Ketua Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom NU banyak yang tidak dilibatkan di ruang-ruang sakral persidangan Muktamar.
Sekretaris Tanfidz PWNU Papua Barat, Syahruddin Makki mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah delegasi peserta muktamar yang mewakili empat Kabupaten di Provinsi Papua Barat, yakni Kabupaten Pegunungan Apak, Manokwari Selatan, Maybrat dan Telukwondama. Padahal di empat kabupaten tersebut, kata Syahruddin belum dibentuk cabang NU.
"Kami tak pernah merekomendasikan Pembentukan Cabang NU di sana. Karena memang tidak ada muslim di sana. Kami tak bisa mengusir mereka karena mereka memiliki co-card peserta," ungkap Syahruddin, Selasa (4/7).
Empat eabang tersebut, kata Syahruddin datang tanpa koordinasi PWNU Papua Barat dan setelah diidentifikasi mereka adalah pengurus DPC PKB Kabupaten Manokwari.
"Mereka bukan warga Manokwari, sepengetahuan kami mereka pengurus PKB Manokwari. Tapi anehnya mereka mengklaim punya SK dari PBNU padahal tak pernah kami rekomendasikan. Anehnya lagi bisa lolos menjadi peserta tanpa verifikasi. Kenapa panitia melegalkan? Siapa yang menghadirkan mereka di sini? Intervensi parpol sangat kental dalam muktamar ini," ujarnya.
Hal serupa diungkapkan Ketua Tanfidz PWNU Kepulauan Riau, Tarmudzi Tohor. Menurutnya, dalam sejumlah agenda sidang komisi hingga siding pleno lalu, banyak pengurus PKB menyusup sebagai peserta maupun peninjau.
"Muktamar ini terlihat tidak murni lagi dilaksankan oleh NU karena di mana ada kegiatan, baik sidang komisi, pleno dan sebagainya, kok selalu ada orang-orang partai di situ. Ada apa ini, pasti ada sesatu di belakangnya?" tanyanya.
Ia juga mengungkapkan, kekisruhan di Muktamar NU ini disebabkan oleh kegagalan panitia dalam memenej forum, pelanggaran AD-ART oleh elit PBNU dan Panitia Muktamar, serta kentalnya intervensi PKB.
"Ada apa sebenarnya, muktamar kenapa dibikin rebut-ribut begini. Saya berharap semua kembali ke hati nurani, mari bermuktamar yang benar, bukan bermuktamar karena kepentingan-kepentingan tersendiri. Kericuhan ini bermula dari ketidak jelasan panitia dalam mengacu pada konstitusi. AD-ART banyak dilanggar. Buktinya saat sidang yang membahas hal selaras AD-ART, tidak rebut. Tapi saat membahas hal di luar AD-ART, muktamirin menolak," ujarnya.
Lebih lanjut, Tarmudzi juga menyoroti pelaksanaan Pleno LPJ yang tanpa disertai pandangan umum.
"Semua PW seharusnya diberi kesempatan mengomentari, soal diterima atau tidak, terserah forum. Karena itu kita tetap menuntut ada pandangan umum," tukasnya.
[dem]
