Upaya Panitia Muktamar NU untuk mengegolkan sistem Ahlul Halli Wal ‘Aqdi (Ahwa) atau sistem formatur, ternyata dibackup partai politik dan praktik risywah (penyuapan).
Hal itu disampaikan H. Muhyiddin, Ketua Tanfidz PCNU Rokan Hulu, Riau dan sejumlah pengurus Wilayah dan Cabang NU di Indonesia, Senin (3/8).
Muhyiddin mengungkapkan, upaya Panitia menyuap PCNU dan PWNU belangsung sporadis sejak menjelang hingga Muktamar NU ke 33 berlangsung di Jombang.
"Sejak di Rokan Hulu, saya sudah ditawari uang dan fasilitas Muktamar agar mau menandatangani form persetujuan Ahwa. Mulanya sepuluh juta, lima belas juta, saya tolak," paparnya, seraya mengungkapkan bahwa di antara yang mendekati dan menawarinya uang tersebut adalah Ketua DPC PKB Siak, Provinsi Riau.
Hingga selesai registrasi peserta dan pembukaan Muktamar Minggu kemarin (2/7) , di sekitaran Tambak Beras (tempat menginap peserta Muktamar), upaya tersebut kata Muhyiddin masih berlangsung.
"Karena saya menolak terus, akhirnya mereka masuk melalui Katib PCNU Rokan Hulu. Dia bawa uangnya, dan formulir Ahwa untuk ditandangani," imbuhnya.
Ia menengarai hal serupa terjadi kepada sejumlah Muktamirin dari ratusan Pengurus Cabang dan Wilayah NU dari seluruh Indonesia. Hal itu terindikasi dari dipersulitnya registrasi bagi para penolak sistem Ahwa, yang berakibat pada molornya jadwal Muktamar.
"Ini melukai hati. Kenapa upaya mengegoalkan sistem Ahwa ini memakai risywah. Sebenarnya saya setuju sistem ini, tapi karena pakai suap, saya berpikir ini malah bakal merusak. Kenapa harus membayar untuk memeroleh dukungan," ujarnya.
[dem]
