Berita

ilustrasi/net

MUKTAMAR NU KE-33

GP Ansor: Jangan Pecah Belah Ulama

SENIN, 03 AGUSTUS 2015 | 22:05 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sejarah mencatat Muktamar NU ke 33 yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur merupakan Muktamar NU yang tidak mendidik sepanjang sejarah Muktamar sejak berdirinya Nahdlatul Ulama 1926.

Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Rahmat Hidayat, Ketua PP Gerakan Pemuda Ansor dalam siaran persnya (Senin, 3/8).

Lebih lanjut Rahmat menyatakan bahwa terjadinya kekisruhan dalam Muktamar NU kali ini disebabkan oleh adanya pemaksaan terhadap sistem pemilihan dengan model Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa).


Sebagai Ketua PP GP Ansor, Rahmat juga mengajak Pemuda Ansor untuk tidak terjebak dalam urusan dukung mendukung. Serahkan persoalan itu kepada para Kyai.

Tugas GP Ansor, ujar Rahmat, adalah mengawal dan mempersatukan ulama, bukan memecah belah ulama. Pemuda Ansor harus sadar posisi dan jangan terjebak urusan dukung mendukung, karena Ansor memiliki kewajiban menyatukan apabila terjadi perbedaan bahkan perpecahan dikalangan ulama.

"Saya ingin mengajak Pemuda Ansor untuk berada diposisi tengah dan tidak memihak salah satu pandangan. Tugas Ansor adalah menyatukan pihak-pihak yang berbeda pandangan," katanya.

Ditambakan Rahmat, NU selalu memilih politik jalan tengah. Tetapi hari ini kita melihat seolah-olah hanya ada dua pilihan kalau tidak kiri ya kanan. Katanya NU menjadi contoh islam di dunia, tetapi saat pertemuan ulama malah ricuh dan gaduh.

"Kekisruhan muktamar membuat malu Nahdlatul Ulama. Aktor-aktor dibalik kekacauan harus minta maaf kepada pendiri NU, kalo tidak kualat nanti," tegas Rahmat.

"Ansor itu belum maqomnya (tempatnya) masuk dalam ranah ulama, tugasnya menjaga dan mengawal ulama serta menjalankan perintah ulama. Kalau Ansor saja sudah ikut-ikutan dan terjebak dalam kekisruhan muktamar ini lalu kepada siapa lagi harapan nahdhiyyin dan muktamirin untuk kelangsungan Nahdlatul Ulama," tutup Rahmat.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya