Berita

ilustrasi/net

MUKTAMAR NU KE-33

GP Ansor: Jangan Pecah Belah Ulama

SENIN, 03 AGUSTUS 2015 | 22:05 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sejarah mencatat Muktamar NU ke 33 yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur merupakan Muktamar NU yang tidak mendidik sepanjang sejarah Muktamar sejak berdirinya Nahdlatul Ulama 1926.

Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Rahmat Hidayat, Ketua PP Gerakan Pemuda Ansor dalam siaran persnya (Senin, 3/8).

Lebih lanjut Rahmat menyatakan bahwa terjadinya kekisruhan dalam Muktamar NU kali ini disebabkan oleh adanya pemaksaan terhadap sistem pemilihan dengan model Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa).


Sebagai Ketua PP GP Ansor, Rahmat juga mengajak Pemuda Ansor untuk tidak terjebak dalam urusan dukung mendukung. Serahkan persoalan itu kepada para Kyai.

Tugas GP Ansor, ujar Rahmat, adalah mengawal dan mempersatukan ulama, bukan memecah belah ulama. Pemuda Ansor harus sadar posisi dan jangan terjebak urusan dukung mendukung, karena Ansor memiliki kewajiban menyatukan apabila terjadi perbedaan bahkan perpecahan dikalangan ulama.

"Saya ingin mengajak Pemuda Ansor untuk berada diposisi tengah dan tidak memihak salah satu pandangan. Tugas Ansor adalah menyatukan pihak-pihak yang berbeda pandangan," katanya.

Ditambakan Rahmat, NU selalu memilih politik jalan tengah. Tetapi hari ini kita melihat seolah-olah hanya ada dua pilihan kalau tidak kiri ya kanan. Katanya NU menjadi contoh islam di dunia, tetapi saat pertemuan ulama malah ricuh dan gaduh.

"Kekisruhan muktamar membuat malu Nahdlatul Ulama. Aktor-aktor dibalik kekacauan harus minta maaf kepada pendiri NU, kalo tidak kualat nanti," tegas Rahmat.

"Ansor itu belum maqomnya (tempatnya) masuk dalam ranah ulama, tugasnya menjaga dan mengawal ulama serta menjalankan perintah ulama. Kalau Ansor saja sudah ikut-ikutan dan terjebak dalam kekisruhan muktamar ini lalu kepada siapa lagi harapan nahdhiyyin dan muktamirin untuk kelangsungan Nahdlatul Ulama," tutup Rahmat.[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya