Berita

bambang brodjonegoro/net

Menkeu: Pelambatan Ekonomi Serius, Media Perlu Bantu Pemerintah

SABTU, 01 AGUSTUS 2015 | 10:46 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pelambatan ekonomi global adalah hal yang serius, dan berdampak terhadap kondisi ekonomi nasional. Hampir semua negara di dunia mengkoreksi target pertumbuhan ekonomi. Media massa di Indonesia diharapkan bersedia membantu pemerintah membangun kepercayaan diri dan optimisme.

Demikian antara lain disampaikan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro ketika menggelar pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi di kediamannya di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Jumat malam (31/1).

Menkeu Bambang membandingkan krisis yang sedang terjadi di dunia tahun ini dengan krisis di tahun 2008. Di tahun 2008, sebutnya, krisis diawali oleh kehancuran sejumlah lembaga keuangan raksasa di Amerika Serikat. Sementara di tahun 2015 ini tidak ada krisis di sektor keuangan.


"Melainkan (krisis 2015) karena ekonomi dunia menuju keseimbangan baru,” sebutnya.

Dia menambahkan, sempat terjadi penguatan signifikan antara 2008 sampai 2014 di sejumlah emerging market seperti Republik Rakyat China, India, Brazil, Turki juga Indonesia.

Tetapi ternyata booming itu hanya berlaku temporer. Amerika Serikat kembali mengubah pendekatan moneteris dengan menaikkan suku bunga dolar AS. Akhirnya, dolar AS yang sejak krisis 2008 berada di emerging market kembali AS.

Adapun mengenai penurunan harga komoditas yang kerap disebutkan sebagai penyebab pelambatan ekonomi nasional, Menkeu Bambang mengatakan bahwa penurunan harga komoditas itu hanya salah satu ekspresi dari pelambatan ekonomi global.

Karena Indonesia pada dekade terakhir dimanjakan oleh permintaan komoditas, maka ketika terjadi pelambatan ekonomi di negara-negara yang selama ini membutuhkan komoditas dari Indonesia dengan sendirinya permintaan komoditas menurun.

Menanggapi permintaan Menkeu Bambang agar media membantu membangun kepercayaan dan optimisme itu kalangan pemimpin redaksi media nasional yang menghadiri pertemuan mengatakan bahwa media massa selalu berdiri di pihak kebaikan bagi bangsa dan negara.

Masalahnya adalah, secara kasat mata tidak terlihat adanya kordinasi yang mantap di kalangan tim ekonomi pemerintah dalam menghadapi situasi krisis yang digambarkan Menkeu Bambang tadi.

Pendapat ini disampaikan antara lain oleh Pemimpin Redaksi Berita Satu Primus Dorimulu dan Pemimpin Redaksi MetroTV Suryopratomo.

Pemerintah disarankan untuk memperkuat kordinasi khususnya di sektor ekonomi dan memperlihatkan hal itu dengan menempatkan kebijakan-kebijakan sektor dalam satu paket yang saling terkait dan terarah. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya