Berita

Politik

NU Cabang Luar Negeri Sesalkan Kericuhan Muktamar

SABTU, 01 AGUSTUS 2015 | 03:43 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Prof. Dr H Nadirsyah Hosen, PhD, Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Australia dan New Zealand menyatakan kekecewaannya atas kericuhan yang terjadi saat registrasi Muktamar NU ke 33 di Jombang akibat sikap panitia yang tidak professional.

"Sikap panitia jauh dari sikap simpatik kepada para utusan menjadi bagian dari hal yang harus diperbaiki agar kericuhan tidak terulang lagi," ungkapnya kepada wartawan, Jumat (31/7).

Gus Nadir, begitu ia biasa disapa,  dan 20 pengurus cabang istimewa NU sedunia yang hadir di Jombang untuk mengikuti muktamar merasa dipersulit saat melakukan pendaftaran meskipun semua persyaratan yang ditetapkan PBNU dan panitia muktamar sudah terpenuhi. Bahkan terjadi kesalahan tanda pengenal yang seharusnya peserta menjadi hanya peninjau.

"Hak kami sebagai peserta tidak terpenuhi, dan informasinya simpang siur. Seperti soal jumlah peserta dan peninjau. Info semula katanya kami boleh menghadirkan satu utusan dan boleh lebih dari empat peninjau, ternyata masing-masin panitia punya tafsiran sendiri, dan akhirnya diputuskan hanya menerima satu utusan dan satu peninjau," paparnya.

Gus Nadir yang merupakan dosen senior di Fakultas Hukum Monash University, Australia, juga menyatakan bahwa panitia muktamar melalui draft tata tertib telah mengebiri hak suara PCI, dimana semua PCI secara kolektif hanya dianggap memiliki satu suara saja.

"Ini jelas bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU, karena setiapa PCI NU seharusnya sama hak dan suara dalam muktamar," paparnya.

Utusan cabang istimewa yang telah hadir dan berada di arena muktamar termasuk dari Turki, Maroko, Prancis, Belanda, Libanon, Australia, Malaysia, Arab Saudi, Mesir dan Malaysia.[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya