Berita

Politik

NU Cabang Luar Negeri Sesalkan Kericuhan Muktamar

SABTU, 01 AGUSTUS 2015 | 03:43 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Prof. Dr H Nadirsyah Hosen, PhD, Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Australia dan New Zealand menyatakan kekecewaannya atas kericuhan yang terjadi saat registrasi Muktamar NU ke 33 di Jombang akibat sikap panitia yang tidak professional.

"Sikap panitia jauh dari sikap simpatik kepada para utusan menjadi bagian dari hal yang harus diperbaiki agar kericuhan tidak terulang lagi," ungkapnya kepada wartawan, Jumat (31/7).

Gus Nadir, begitu ia biasa disapa,  dan 20 pengurus cabang istimewa NU sedunia yang hadir di Jombang untuk mengikuti muktamar merasa dipersulit saat melakukan pendaftaran meskipun semua persyaratan yang ditetapkan PBNU dan panitia muktamar sudah terpenuhi. Bahkan terjadi kesalahan tanda pengenal yang seharusnya peserta menjadi hanya peninjau.

"Hak kami sebagai peserta tidak terpenuhi, dan informasinya simpang siur. Seperti soal jumlah peserta dan peninjau. Info semula katanya kami boleh menghadirkan satu utusan dan boleh lebih dari empat peninjau, ternyata masing-masin panitia punya tafsiran sendiri, dan akhirnya diputuskan hanya menerima satu utusan dan satu peninjau," paparnya.

Gus Nadir yang merupakan dosen senior di Fakultas Hukum Monash University, Australia, juga menyatakan bahwa panitia muktamar melalui draft tata tertib telah mengebiri hak suara PCI, dimana semua PCI secara kolektif hanya dianggap memiliki satu suara saja.

"Ini jelas bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU, karena setiapa PCI NU seharusnya sama hak dan suara dalam muktamar," paparnya.

Utusan cabang istimewa yang telah hadir dan berada di arena muktamar termasuk dari Turki, Maroko, Prancis, Belanda, Libanon, Australia, Malaysia, Arab Saudi, Mesir dan Malaysia.[dem]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya