Jangan meyalahkan dan mendeskreditkan Presiden Joko Widodo dibalik terjadinya perlambatan ekonomi Indonesia. Sebab, keadaan saat ini bukan disebabkan oleh kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi tapi karena salah manajemen pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangannya kepada redaksi, Jumat (31/7).
"Sangat naif kalau hari ini semua kehancuran ekonomi dan pranata sosial di masyarakat disalahkan kepada Jokowi Karena Jokowi. Hari ini istilahnya bukan hanya cuci piring akibat pestanya SBY, tapi harus bayarin biaya pestanya SBY yang penuh dengan korupsi dan tumpukan hutang luar negeri," katanya.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang negatif di kuartal I dan kuartal II, ambruknya nilai kurs rupiah terhadap dolar AS dan lesunya ekonomi nasional lebih disebabkan oleh 10 tahun kinerja ekonomi pemerintahan SBY yang tidak berbuat apa-apa. Tidak ada langkah-langkah untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional, dan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat sangat neolib dan berpihak pada pasar bebas.
Selain itu, selama SBY memimpin hutang luar negeri Indonesia meningkat 500 persen dari tahun 2004 sampai dengan 2019. Dimana SBY banyak jual obligasi negara, SUN, privatisasi BUMN tapi tidak jelas penggunaannya dan marak dengan korupsi.
"Jadi hari ini pemerintahan Jokowi harus menanggung beban utang dan kekeringan serta ancaman krisis pangan," imbuhnya.
Dia mengatakan kita tidak boleh melupakan pemerintahan SBY yang sudah membuat utang luar negeri menumpuk dan korupsi yang segunung, yang menyebabkan beban ekonomi Indonesia menjadi berat dan harus ditanggung oleh rakyat .
Namun begitu, kata Arif, Jokowi jangan banyak beretorika dalam mengatasi persoalan ancaman krisis ekonomi saat ini. Apalagi tidak ada satupun program pemerintahan Jokowi yang berhubungan dengan APBN yang dipersulit oleh DPR.
"Jokowi harus serius dan bila dirasa Menteri Menteri nya Kurang mampu ya segera saja direshuffle," tukasnya.[dem]
