Pemerintahan Jokowi-JK diingatkan untuk memprioritaskan kedaulatan Indonesia dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.
Karena itu anggota DPR Bambang Haryo mengkritik langkah pemerintah menandatangani MoU tentang E-Government dengan Singapura.
"Kita masih ingat polemik yang ditimbulkan perihal kerjasama data center di Singapura. Alhamdulillah kalau pemerintah meyakinkan kita bahwa ternyata data penting masyarakat Indonesia tidak disimpan di Singapura," ungkapnya.
"Tetapi, jika data center di Indonesia namun yang menggarap programmer Singapura, bukankah itu namanya setali tiga uang?" kata Bambang mempertanyakan.
Dalam siaran pernya (Jumat, 31/7), dia menjelaskan bahwa rakyat sudah lelah dengan langkah-langkah pemerintah yang berbelit. Untuk itu ia meminta pemerintah lebih tegas dalam mengambil keputusan dan tetap mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia.
"Saya kira kita juga sudah lelah dengan pemerintah yang berbelit, kemarin data center sekarang MoU E-Government nanti apalagi yang akan dijadikan polemik," ungkapnya.
"Dulu Pak Jokowi bilang saat debat Capres panggil programmer untuk E-Government, 2 minggu selesai. Kenapa sekarang harus meminta bantuan Singapura?" sindir politikus Gerindra ini.
[zul]
