Berita

jokowi dan rizal ramli/net

Artikel Rizal Ramli di WSJ, Tanda Reshuffle Semakin Dekat?

JUMAT, 31 JULI 2015 | 12:30 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ekonom senior DR. Rizal Ramli menulis opini di Wall Street Journal edisi hari ini (Jumat, 31/7). Di dalam tulisannya, Rizal Ramli yang kini dipercaya menduduki kursi Komisaris Utama PT BNI 46 menjelaskan tantangan berat yang dihadapi pemerintahan Joko Widodo baik di lapangan ekonomi juga di arena politik.

Dia menjelaskan bahwa pelambatan ekonomi global yang kerap dijadikan kambing hitam penyebab pelemahan ekonomi nasional dapat dihadapi dengan sejumlah kebijakan konkret.

Bagi kalangan yang mengikuti sepak terjang Rizal Ramli dari dekat, pandangan-pandangan yang disampaikannya dalam kolom opini di WSJ ini dipengaruhi oleh pendekatan struktural yang digunakan Rizal Ramli dalam melihat persoalan ekonomi. Dia berpendapat bahwa tidak jalan keluar umum yang berlaku untuk semua kondisi perekonomian.


Maka dari itu, sebaik-baik kebijakan ekonomi adalah yang memperhatikan dan mempertimbangan struktur ekonomi nasional sehingga jalan keluar yang dipilih memang menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah baru.

Pendekatan ini juga yang digunakan Rizal Ramli saat dia dipercaya menduduki sejumlah jabatan di tim ekonomi pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001), mulai dari Kepala Bulog, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Karena itulah Rizal Ramli dikenal sebagai Tuan Terobosan atau Mr. Breakthrough.

"Terlepas dari apa yang Presiden Jokowi dan penasihat-penasihatnya ingin percaya, badai ekonomi terus berputar," tulis Rizal Ramli di WSJ.

Badai ekonomi yang dimaksud Rizal Ramli adalah ketidakpastian perekonomian global yang terus berlangsung, juga pertumbuhan ekonomi China yang lebih rendah sementara China beberapa tahun belakangan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga penurunan harga komoditas. Selain kepercayaan investor yang rendah untuk menanamkan modal di Indonesia.

Akibat dari badai ekonomi itu, pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini direncanakan kurang dari 5 persen, pertumbuhan dalam dua kuatal terakhir negatif, dan mungkin sekali Indonesia belum menyentuh dasar dari krisis.

"Walaupun faktor-faktor eksternal itu bisa menjelaskan sebagian penyebab pelambatan ekonomi kita, namun bagian terbesar (dari masalah ini) berada di sisi kebijakan pemerintahan Indonesia, yang kebanyakan diwarisi dari pemerintahan yang lalu," tulis Rizal Ramlli lagi.

Rizal Ramli memuji langkah awal pemerintahan Jokowi untuk memotong anggaran yang tidak penting. Tetapi tidak terlihat ada prioritas yang jelas. Hanya bagus untuk urusan public relations.

"Sekarang saatnya untuk membuat prioritas yang jelas," tegas Rizal Ramli.

Penasihat ekonomi PBB ini juga mengatakan hambatan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah realisasi penyerapan anggaran pembangunan infrastruktur yang sangat kecil. Setengah tahun terakhir hanya sekitar delapan persen anggaran pembangunan infrastruktur yang dapat diserap.

Ini memperlihatkan ada masalah bottleneck. Bila tidak bisa diselesaikan ini bisa menjadi ancaman serius untuk perekonomian nasional baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Rizal Ramli juga mengatakan, revaluasi aset BUMN dapat menjadi jalan keluar dari persoalan kebutuhan dana segar. Banyak aset BUMN yang belum pernah direvaluasi sejak berdiri. Sehingga harga bukunya kecil.

Rizal Ramli juga mengatakan perlu upaya segera untuk memberantas mafia pangan yang membuat kebutuhan dan pengeluaran masyarakat jadi semakin tinggi.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah, kalau hal-hal itu bisa dikatakan dengan mudah, apakah juga bisa dikerjakan dengan mudah?

Tentu saja tidak. Terlebih bila tim ekonomi yang dibentuk Jokowi tersandera oleh kepentingan politik jangka pendek yang ada di sekitarnya.

Maka, langkah pertama dari upaya menjawab tantangan di lapangan ekonomi itu adalah, apakah Jokowi dapat menyusun tim ekonomi yang tidak hanya diisi oleh nama besar, tetapi juga tokoh yang punya track record untuk melakukan pekerjaan besar ini.

Jelas dari apa yang tengah terjadi, pekerjaan besar membenahi perekonomian nasional ini hanya bisa dikerjakan oleh ekonom yang memiliki keberpihakan terhadap nasib rakyat banyak.

Di kalangan analis politik, artikel Rizal Ramli yang dimuat di tengah wacana kocok ulang kabinet menjadi semacam pertanda bahwa dalam waktu dekat akan terjadi perubahan berarti di tubuh pemerintahan.

Kalangan yang dekat dengan Istana mengatakan, bahwa apa-apa yang ditulis Rizal Ramli dalam artikel itu telah disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi belum lama ini. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya