Berita

Bawaslu: Sampai Sekarang Belum Ada yang Melapor Soal Mahar Politik

JUMAT, 31 JULI 2015 | 06:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Mahar politik atau permintaan uang kepada calon kepala daerah dari partai politik ramai diperbincangkan jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 ini.

Namun sampai saat ini belum ada yang melapor kepada Badan Pengawas Pemilu terkait transaksi haram tersebut.

"Sampai sekarang belum ada yang melapor," kata anggota Bawaslu Nasrullah dalam talkshow di Metro TV pagi ini.


Karena itu, dia meminta aktivis Sebastian Salang untuk melapor ke Bawaslu. Sebab, dalam forum yang sama, Sebastian mengaku akhirnya tidak jadi maju dalam Pilkada Manggarai, Nusa Tenggara Timur, karena ada partai politik yang meminta mahar.

"Silakan lapor ke Bawaslu," tegasnya.

Dia mengakui, bahwa potensi mahar politik memang ada. Makanya, tidak ada pilihan lain kecuali penegakan hukum. Sayangnya UU 8/2015 tentang Pilkada masih setengah hati. Karena mahar politik dilarang tapi tidak ada pidana pemilunya.

"Makanya harus ditempuh cara-cara terbaik, apakah lewat pendekatan KUHP atau UU Tipikor," ucapnya.

Apalagi, dia mengakui bahwa kewenangan Bawaslu terbatas. Karena itu dia berharap KPK dan PPATK ikut memantau dan menindak praktik kotor tersebut. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya