bambang ps brodjonegoro/net
. Revisi APBN-2015 menjadi APBN-P 2015 berhasil dilakukan baik dari sisi penerimaan, belanja, dan pembiayaan, dengan tetap mampu menjaga defisit dalam batas aman.
APBN-P 2015 dibuat mengedepankan kualitas belanja, dengan menghemat anggaran subsidi BBM Rp 211,3 triliun untuk direalokasikan ke pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial. Dalam APBN-P 2015, untuk pertama kalinya juga anggaran infrastruktur dan pangan lebih besar dari subsidi energi.
"Anggaran infrastruktur naik 63,2 persen dari Rp 178 triliun dalam APBN 2014 menjadi Rp 290 triliun," kata Menteri Keuangan RI Bambang PS Brodjonegoro pada acara Investor Forum Singapura, di Hotel Shangrila Singapura, Selasa (28/7).
Anggaran infrastruktur ini untuk menopang pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km, jalan tol 1.000 km, pemeliharaan jalan 46.770 km, pembangunan rel kereta api 2.159 km, pembangunan rel dalam kota 1.099 km, pembangunan 24 pelabuhan baru, pengembangan 59 pelabuhan, dan pembangunan 15 bandara baru serta perluasan 20 bandara.
Sementara itu, prospek perekonomian dunia saat ini belum menunjukkan pemulihan yang berarti. Dalam World Economic Outlook edisi Juli, IMF menurunkan prakiraan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,5% (kajian April) menjadi 3,3%, ekonomi AS dari 3,1% menjadi 2,5%, ekonomi Tiongkok tetap 6,8%, dan ekonomi ASEAN-5 dari 5,2% menjadi 4,7%. Namun, proyeksi perekonomian pada 2016 akan lebih baik, dengan pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan 3,8%, AS 3%, Tiongkok 6,3%, dan ASEAN-5 5,1%.
Perlambatan ekonomi, lanjut Menkeu, terjadi di hampir penjuru dunia. Khusus Indonesia, perlambatan ekonomi pada kuartal I-2015 bersifat sementara karena pada kuartal-kuartal berikutnya akan meningkat didukung oleh kebijakan fiskal yang kuat dan pencairan anggaran pemerintah.
"Bloomberg composite memprakirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh dalam tiga kuartal berikutnya, yakni 5 persen pada kuartal II dan masing-masing 5,4 persen pada kuartal III, IV, dan kuartal I-2016 untuk kemudian naik menjadi 5,7 persen pada kuartal II-2016," tutur Menkeu.
Beberapa kebijakan stimulus sudah dikeluarkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti mendirikan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran/TEPRA, pencairan PMN, revisi tax allowance, pemberlakuan tambahan bebas Visa untuk 30 negara, revisi aturan pengadaan barang dan jasa, revisi PPnBM untuk barang mewah, kenaikan pendapatan tidak kena pajak, dan revisi tarif bea masuk.
"Yang dalam proses adalah regulasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat kerjasama skema PPP dan non-PPP untuk pembangunan infrastruktur, revisi tax holiday, subsidi bunga KUR untuk UKM, dan insentif pajak untuk industri perkapalan," jelas Menkeu.
[rus]
