Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang hanyalah pertarungan antar kepentingan kaum minoritas. Pasalnya, hal ini dibuktikan dengan masih dikuasainya para calon oleh orang-orang yang mempunyai modal baik itu pengusaha atau orang yang dipercaya oleh pengusaha untuk dijadikan penguasa.
Demikian disampaikan Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Jami Kuna dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Senin (27/7).
Dengan demikian, kata Jami Kuna, sehingga bukan untuk rakyat dia berkuasa melainkan untuk kepentingan para pengusaha (borjuasi). Kader kader partai pun banyak yang tidak dapat dukungan dari partainya karena tidak mempunyai modal sehingga kader partai hanya menjadi penonton di setiap momentum pesta demokrasi. Ditambah lagi, ketidakmauan partai dalam memberikan pendidikan politik terhadap rakyat karena orientasinya adalah uang sehingga nuansa pragmatisme makin rakus merongrong.
"Dan Ini adalah cara partai dan para politikus handalnya membuat agar rakyat apatis. faktor-faktor tersebut sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Nah, sudah dapat dipastikan rakyat lah yang akan dikorbankan," paparnya.
Mengapa demikian? menurut Jami Kuna, karena selama para calon yang ada sekarang ini masih berasal dari kalangan elit saja, maka amanah yang diembannya adalah amanah dari golongannya, bukan amanah untuk rakyat miskin yang merupakan golongan mayoritas.
"Sampai hari ini demokrasi kita adalah demokrasi politik yang imbasnya adalah seperti sekarang ini, dimana jabatan-jabatan strategis dihuni oleh golongan minoritas yang membawa kepentingan golongannya. Rakyat baik itu buruh, tani, nelayan dan kaum miskin serta mahasiswa lah yang dikorbankan. Penguasa hari ini tidak pernah benar-benar memikirkan nasib kita, mereka hanya sibuk untuk bagaimana caranya mengamankan dan menambah kekayaan. Maka dari itu kita harus sudah mulai menyusun dan menyiapkan kekuatan untuk membenahi nasib kita sendiri. Apakah bisa? Tentu bisa karena kita adalah rakyat mayoritas di negeri tercinta ini. Serta mendorong agar dibukanya akses ekonomi untuk masyarakat luas, artinya tidak hanya demokrasi secara politik melainkan demokrasi secara ekonomi," beber Jami Kuna menjabarkan.
[rus]
