Menteri Tidak Becus Disarankan Ditendang

Sejumlah menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK dinilai tidak kompeten dan tidak memenuhi standar sebagai menteri. Karena itu, agar pemerintahan berjalan dengan baik, Presiden Jokowi diminta segera melakukan evaluasi dan melakukan pergantian anggota kabinet atau reshuffle.

"Sejumlah menterinya Jokowi tidak memenuhi kualifikasi. Bukan kita bilang tidak pintar, tetapi dalam kenyataan yang terlihat, hari ini sejumlah menteri tidak sesuai dengan bidang dan kemampuannya," ujar Pakar Hukum Tata Negara Universitas Kristen Indonesia (UKI) Nikson Gans Lalu, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, dalam tata kelola negara dan pemerintahan, fungsi seorang menteri mencakup dua hal yaitu jabatan secara kolektif dan jabatan secara personal. Mengenai posisi jabatan itu, menurut Nikson semestinya juga menjadi ukuran bagi Jokowi untuk melakukan penilaian sekaligus menyusun kembali kabinetnya agar bekerja secara efektif.

"Jabatan kolektif itu misalnya anggota DPR, sedangkan jabatan personal ialah dikalangan eksekutif. Dalam ranah jabatan personal, seorang menteri harus bertindak tepat dalam mengambil keputusan. Di sini membutuhkan keahlian, profesionalitas, pengalaman maupun integritas yang teruji," paparnya.

Dengan melihat performa dan kinerja menteri Kabinet Kerja hingga hari ini, lanjut kandidat Doktor ini, sangat disayangkan bahwa sejumlah menteri yang ada malah tidak memenuhi standar dan kualifikasi dalam bidang yang digelutinya dalam memimpin departemen di pemerintahan.

"Dalam kerangka itu, saya melihat ada sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi ini, ternyata tidak memenuhi standar yang diharapkan. Hal ini terlihat dalam kinerja mereka sehari-hari, karena tidak memiliki keahlian di bidangnya," ujar Nikson.

Jika Jokowidodo masih mau menjalankan roda pemerintahan dengan kabinet kerja yang efektif, lanjut Nikson, maka sebaiknya Presiden segera melakukan evaluasi dengan melaksanakan reshuffle kabinet untuk mencari dan menempatkan orang-orang yang tepat di setiap kementeriannya.

Jadi, sebaiknya menteri-menteri tersebut diganti atau diresufhle saja. Misalnya menteri-menteri di bidang ekonomi maupun menteri bidang kemanusiaan,” ujarnya. ***