Berita

Surya Paloh/net

Wawancara

WAWANCARA

Surya Paloh: Reshuffle Kabinet Perlu

SENIN, 27 JULI 2015 | 09:54 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sebelum lebaran ramai dibicarakan mengenai reshuffle kabinet akan dilakukan usai Hari Raya Idul Fitri.

Ntah kebetulan atau sengaja, usai lebaran, tepatnya Kamis (23/7) lalu,  terjadi pertemuan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan dengan Wakil Ketua Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.
   
Adik Prabowo Subianto itu mengaku pertemuan dengan Luhut Panjaitan antara lain membahas reshuffle kabinet.
   

   
Apa benar reshuffle kabinet akan terjadi dalam waktu dekat ini? Apakah ada parpol yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) diajak Presiden Jokowi masuk kabinet?
   
Untuk menjawab pertanyaan itu, Rakyat Merdeka melakukan wawancara dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berikut ini:

Apa benar reshuffle kabinet akan terjadi?
Saya pikir, reshuffle perlu. Tetapi hak itu ada pada Presiden. Bagi Nasdem, reshuffle bukan segala-galanya menyelesaikan masalah. Bukan juga obat mujarab yang seakan-akan bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Bagian dari penyelesaian barangkali ada.

Sebelumnya ramai dibicarakan reshuffle kabinet usai lebaran dan Kamis lalu Luhut bertemu Hashim, ini bagaimana?
Itu kan bukan wilayah saya. Wilayah orang, mau duduk, berhubungan, berangkulan, atau saling jepit-jepitan, kan kita nggak tahu. Sebab, itu bukan wilayah saya, nggak bisa kasih komentar apa pun mengenai pertemuan itu.

Nggak masalah jika ada menteri dari KMP masuk kabinet?

Bukan juga obat mujarab yang seakan-akan bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Bagian dari penyelesaian barangkali ada.

Tapi reshuffle itu diperlukan?

Saya pikir, reshuffle perlu. Tetapi hak itu ada pada Presiden.

Bagaimana kalau ada menteri dari Nasdem yang kena reshuffle?

Bagus dong, kalau memang itu diperlukan. Begitu start, dinyatakan tanpa syarat, semua ikut tanpa syarat. Kena reshuffle ngamuk, gimana republik kita, he-he-he.

Sebenarnya apa yang dibutuhkan Nasdem dari pemerintahan saat ini?

Pemerintahan yang kuat yang dibutuhkan oleh Nasdem. Pemerintahan yang gamang diajak supaya nggak gamang. Tapi kalau gamang lagi, pasti ditinggalkan Nasdem.

Maksudnya?
Saya ingin pikiran-pikiran revolusi mental Jokowi itu hidup. Kita perlu ingatkan. Ini jangan mulai lupa lho soal pikiran revolusi mental. Bukan khawatir terhadap popularitas. Nasdem nggak suka itu. Biarlah popularitas itu jalan sendiri. Tapi bagaimana mendayagunakan wewenang kekuasaan yang dimiliki sepenuhnya untuk menghantarkan kita mengisi kemerdekaan ini.

Melihat kondisi sosial ekonomi saat ini, Nasdem akan bersikap kritis?
Kita kritis, tapi kita harus tahu di pemerintahan yang baru tujuh bulan ini dengan sejumlah akumulasi persoalan ketika dia start masuk, duduk menjalankan roda pemerintahan, kita tidak bisa justifikasi dia jadi begini, tidak kerja apa-apa. Tidak fair.

Kenapa tidak fair?

Dia masuk dalam pemerintahan ketika defisit anggaran berjalan. Dia harus menyesuaikan itu. Kemudian dia masuk ketika partai-partai pendukungnya bukan majority di DPR. Dia perlu pendekatan bagaimana meyakinkan partai-partai politik DPR untuk sejumlah kebijakan pemerintah yang diperlukan.

Apa yang harus segera diterapkan, supaya Indonesia tidak terus-terusan ketinggalan?
Pertama, disiplin nasional yang tegak. Kedua, etos kerja yang kuat. Ketiga, siap untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Ini (tiga kondisi) harus ada kalau mau berkompetisi dengan negara maju dan bangsa-bangsa lain.

Memangnya tiga sikap itu belum ada?
Sebagian saudara-saudara kita kehilangan keseimbangan ini dan berpikir pendek. Serba instan. Tidak mau menjalani proses. Mau seperti, indomie, mie-kasih air panas, selesai. Ini sangat menyedihkan. Tidak ada pikiran strategis jangka panjang. Terjebak pada pikiran jangka pendek yang pragmatis. Mau jadi profesor bagus. Harus sekolah tekun. Mau jadi pimpinan daerah, malah bayar parpol-parpol. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Setelah 19 Kapolda Berganti, Apa yang Berubah bagi Masyarakat?

Selasa, 06 Oktober 2026 | 06:19

King Indo Sah Jadi Raja ASEAN Usai Geprek Thailand 4-2

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:54

Jika Gugatan Denny Indrayana Cs Diterima MK Tak Otomatis Gibran Lengser

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:33

Ada Beking Politik, Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Jaksinema Bakal Jadi Mesin Baru Ekonomi Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:55

Bonus Timnas Indonesia Diatur Ketum PSSI

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:38

Nasib Gibran di Tangan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:19

Tak Mudah Pecat Gibran Meski Gugatan Denny Indrayana Cs Dikabulkan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:28

Festival Indonesia 2026 Perkuat Diplomasi Budaya Jakarta-Seoul

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:03

Jakarta Butuh Regulasi Parkir Valet

Selasa, 06 Oktober 2026 | 02:23

Selengkapnya