Berita

Surya Paloh/net

Wawancara

WAWANCARA

Surya Paloh: Reshuffle Kabinet Perlu

SENIN, 27 JULI 2015 | 09:54 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sebelum lebaran ramai dibicarakan mengenai reshuffle kabinet akan dilakukan usai Hari Raya Idul Fitri.

Ntah kebetulan atau sengaja, usai lebaran, tepatnya Kamis (23/7) lalu,  terjadi pertemuan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan dengan Wakil Ketua Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.
   
Adik Prabowo Subianto itu mengaku pertemuan dengan Luhut Panjaitan antara lain membahas reshuffle kabinet.
   

   
Apa benar reshuffle kabinet akan terjadi dalam waktu dekat ini? Apakah ada parpol yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) diajak Presiden Jokowi masuk kabinet?
   
Untuk menjawab pertanyaan itu, Rakyat Merdeka melakukan wawancara dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berikut ini:

Apa benar reshuffle kabinet akan terjadi?
Saya pikir, reshuffle perlu. Tetapi hak itu ada pada Presiden. Bagi Nasdem, reshuffle bukan segala-galanya menyelesaikan masalah. Bukan juga obat mujarab yang seakan-akan bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Bagian dari penyelesaian barangkali ada.

Sebelumnya ramai dibicarakan reshuffle kabinet usai lebaran dan Kamis lalu Luhut bertemu Hashim, ini bagaimana?
Itu kan bukan wilayah saya. Wilayah orang, mau duduk, berhubungan, berangkulan, atau saling jepit-jepitan, kan kita nggak tahu. Sebab, itu bukan wilayah saya, nggak bisa kasih komentar apa pun mengenai pertemuan itu.

Nggak masalah jika ada menteri dari KMP masuk kabinet?

Bukan juga obat mujarab yang seakan-akan bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Bagian dari penyelesaian barangkali ada.

Tapi reshuffle itu diperlukan?

Saya pikir, reshuffle perlu. Tetapi hak itu ada pada Presiden.

Bagaimana kalau ada menteri dari Nasdem yang kena reshuffle?

Bagus dong, kalau memang itu diperlukan. Begitu start, dinyatakan tanpa syarat, semua ikut tanpa syarat. Kena reshuffle ngamuk, gimana republik kita, he-he-he.

Sebenarnya apa yang dibutuhkan Nasdem dari pemerintahan saat ini?

Pemerintahan yang kuat yang dibutuhkan oleh Nasdem. Pemerintahan yang gamang diajak supaya nggak gamang. Tapi kalau gamang lagi, pasti ditinggalkan Nasdem.

Maksudnya?
Saya ingin pikiran-pikiran revolusi mental Jokowi itu hidup. Kita perlu ingatkan. Ini jangan mulai lupa lho soal pikiran revolusi mental. Bukan khawatir terhadap popularitas. Nasdem nggak suka itu. Biarlah popularitas itu jalan sendiri. Tapi bagaimana mendayagunakan wewenang kekuasaan yang dimiliki sepenuhnya untuk menghantarkan kita mengisi kemerdekaan ini.

Melihat kondisi sosial ekonomi saat ini, Nasdem akan bersikap kritis?
Kita kritis, tapi kita harus tahu di pemerintahan yang baru tujuh bulan ini dengan sejumlah akumulasi persoalan ketika dia start masuk, duduk menjalankan roda pemerintahan, kita tidak bisa justifikasi dia jadi begini, tidak kerja apa-apa. Tidak fair.

Kenapa tidak fair?

Dia masuk dalam pemerintahan ketika defisit anggaran berjalan. Dia harus menyesuaikan itu. Kemudian dia masuk ketika partai-partai pendukungnya bukan majority di DPR. Dia perlu pendekatan bagaimana meyakinkan partai-partai politik DPR untuk sejumlah kebijakan pemerintah yang diperlukan.

Apa yang harus segera diterapkan, supaya Indonesia tidak terus-terusan ketinggalan?
Pertama, disiplin nasional yang tegak. Kedua, etos kerja yang kuat. Ketiga, siap untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Ini (tiga kondisi) harus ada kalau mau berkompetisi dengan negara maju dan bangsa-bangsa lain.

Memangnya tiga sikap itu belum ada?
Sebagian saudara-saudara kita kehilangan keseimbangan ini dan berpikir pendek. Serba instan. Tidak mau menjalani proses. Mau seperti, indomie, mie-kasih air panas, selesai. Ini sangat menyedihkan. Tidak ada pikiran strategis jangka panjang. Terjebak pada pikiran jangka pendek yang pragmatis. Mau jadi profesor bagus. Harus sekolah tekun. Mau jadi pimpinan daerah, malah bayar parpol-parpol. ***

Populer

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

UPDATE

Progam Mudik Gratis Jadi Cara Golkar Hadir di Tengah Masyarakat

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:18

Kepemimpinan Intrinsik Kunci Memutus Kebuntuan Krisis Sistemik Bangsa

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:12

Sahroni Dukung Kejagung Awasi Ketat MBG Agar Tak Ada Kebocoran

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:07

Agrinas Palma Berangkatkan 500 Pemudik Lebaran 2026

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:05

KPK Bakal Bongkar Kasus Haji Gus Alex di Pengadilan

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:35

Pemudik Boleh Titip Kendaraan di Kantor Pemerintahan

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:28

Kecelakaan di Tol Pejagan–Pemalang KM 259 Memakan Korban Jiwa

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:21

Contraflow Diberlakukan Urai Macet Parah Tol Jakarta-Cikampek

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:16

90 Kapal Lintasi Selat Hormuz Meski Perang Iran Masih Berkecamuk

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:15

Layanan Informasi Publik KPK Tetap Dibuka Selama Libur Lebaran

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:11

Selengkapnya