Sudah Hampir Seribu LHK Diserahkan Calon Kepala Daerah ke KPK

. Sudah hampir seribu laporan harta kekayaan (LHK) yang diserahkan oleh para bakal calon Kepala Daerah yang ingin mengikuti Pilkada serentak Desember 2015 ke Komisi Pembantasan Korupsi (KPK). Jumlah itu diterima sejak pembukaan pelaporan pada 22 Juli 2015 lallu.

"Hingga Kamis, telah ada 602 bakal calon kepala daerah yang telah melaporkan LHKPN. Sedangkan pada Jumat, ada sekitar 350 bakal calon yang melapor," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikontak, Sabtu (25/7).

"Seluruhnya adalah laporan yang telah dilakukan verifikasi dokumen dan dianggap lengkap, sehingga diberikan tanda terima," sambungnya.

Tanda terima pelaporan LHK kepada KPK merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi setiap bakal calon Kepala Daerah. Pelaporan itu dinilai sebagai tolak ukur untuk masyarakat memandang tingkat kejujuran seorang calon.

Bagi setiap bakal calon Kepala Daerah mempunyai batas waktu untuk memberikan LHK masing-masing hingga 7 Agustus 2015. Aturan itu ditetapkan mengikuti dengan apa yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPK).‎

"Berdasarkan UU Pilkada, setiap bakal calon wajib melaporkan harta kekayaannya, yang dibuktikan melalui form tanda terima pelaporan dari KPK. Kepatuhan bakal calon kepala daerah untuk mendeklarasikan total kekayaan secara transparan dan sebenar-benarnya dapat dijadikan salah satu indikator bagi para calon pemilih, seberapa jujur dan layaknya para bakal calon tersebut untuk dipilih kelak," demikian Priharsa. [sam]