Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengunjungi warga korban lumpur Lapindo yang sedang melakukan validasi data di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Kamis (23/7) kemarin. Kunjungan ini untuk memastikan warga menerima pelayanan yang memadai dari Tim Validasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
Menteri Basuki, yang di damping oleh Irjen PUPR, Rildo Anwar dan Kepala BPLS, Sunarso, menyaksikan langsung pelayanan Tim Validasi BPLS, sembari sesekali berdialog dengan warga. Ibu Edeh Sadiyah, warga Kedung Bendo, misalnya, mengeluhkan adanya oknum-oknum yang meminta dana guna membantu percepatan pencairan dana, besarnya berkisar dari satu hingga dua juta. "Tapi jika uang ganti rugi sudah cair saya harus bayar sekitar Rp. 4 juta," tutur Edeh kepada Menteri Basuki.
Atas peristiwa yang dialami Ibu Edeh tersebut, Menteri Basuki berharap masyarakat jangan percaya kepada oknum-oknum yang menjaanjikan bias mempercepat proses pencairan dana. Semua harus diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku. "Jika data sudah tervalidasi dipastikan warga akan menerima dananya langsung ke rekeningnya," tambah Menteri Basuki.
Menteri Basuki meyakini validasi proses pembayaran sisa ganti rugi korban lumpur Lapindo di areal peta terdampak berjalan lancar. Jika tanggal 10 Juli lalu, baru sekitar 1200 berkas dari sekitar 3300 berkas yang harus divalidasi, sampai hari ini sudah sekitar 2300 berkas yang sudah rampung. "Jadi saya yakin pada akhir Juli ini berkas yang tervalidasi sudah lebih dari 3000 berkas," ujar Menteri Basuki dalam rilisnya.
Dia mengimbau warga korban lumpur jika sudah terbayar, jangan bertindak konsumtif. "Dipakai bener-bener kehidupan masa depannya agar uang sisa ganti rugi tersebut untuk dibelikan tanah atau rumah, jangan sampai uang tanah dibelikan mobil atau motor, karena saat ini harga tanah makin mahal," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Jumat 10 Juli lalu, Pemerintah telah sepakat mencairkan dana pinjaman ke Lapindo Brantas Inc. dan PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.
Pemerintah diwakili Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro sebagai Pihak Pertama dan pihak kedua diwakili Presiden Lapindo Brantas Inc. Tri Setia Sutisna dan Direktur Utama PT. Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam sebagai Pihak Kedua. Disampiakan pula bahwa perjanjian ini telah disetujui Nirwan Bakrie, selaku pemilik kedua perusahaan.
Dalam kesempatan itu pula, Menteri Basuki Hadimuljono selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Jual Beli Tanah dan Bangunan Warga Korban Lumpur Sidoarjo di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, menyampaikan harapannya agar penyaluran dana tersebut berjalan lancar. Disebutkan pula, bahwa pembayaran ganti rugi dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai perwakilan dari pemerintah.
Adapun besar dana talangan dimaksud sebesar Rp781.688.212.000,- dilakukan melalui DIPA Bagian 999.99 Satuan Kerja Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dana tersebut akan dibagikan langsung ke ke rekening milik masyarakat di Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, setelah melakukan proses validasi atas data hasil verifikasi BPKP.
Dana pinjmanan tersebut, kata Menteri Basuki, akan dikembalikan selambat-lambatnya 4 tahun sejak ditandatangani. Bunga pinjaman sebesar 4,8 persen per tahun dari jumlah pinjaman. Jika pihak Lapindo Brantas Inc tidak dapat melunasi pinjaman, maka jaminan aset tanah dan bangunan yang telah dibayar Lapindo senilai Rp.2.797.442.841.586,- beralih kepada dan dalam penguasaan sepenuhnya Pemerintah.
Hadir dalam kesempatan ini Anggota Komisi V DPR RI Sadar Restuwati.
Hal itu diungkapkan Menteri PU saat melihat langsung kegiatan validasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di kantor Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Kamis (23/7). "Menurut saya secara umum lancar semua validasi warga korban lumpur ini. Hingga kini 2.300 berkas sudah divalidasi. Semoga minggu ini hingga 29 Juli sudah bisa dikirim," kata Basuki.
Dia mengaku, gelombang pertama akan segera diproses dan pencairannya 31 Juli. Yang lain menyusul sambil proses validasi terus berjalan. "Diusahakan secepatnya selesai sampai 3 ribu lebih berkas. Melihat kecepatan validasi ini, saya yakin prosesnya selesai tepat waktu," jelasnya.
[rus]
