Sejumlah ulama yang tergabung dalam Komite Umat untuk Tolikara menyayangkan penolakan bantuan untuk pemulihan masyarakat di Tolikara pasca tragedi 1 Syawal, Jumat pekan lalu.
"Kami menyayangkan pihak-pihak yang menolak bantuan lembaga resmi untuk pemulihan masyarakat di Tolikara," ujar Bachtiar Natsir dari Majelis Intelektual Umat Muslim Indonesia (MIUMI) saat membacakan pernyataan sikap Komite Umat di Jakarta, Kamis (23/7).
Untuk itu, Komite Umat meminta organisasi masyarakat secara bersama-sama menyalurkan bantuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat Tolikara. Bantuan tersebut dari Baznas yang dikoordinasikan oleh Pos Indonesia.
Dalam pernyataan sikapnya, Komite Umat juga mendorong pihak keamanan untuk menjamin keamanan masyarakat di Tolikara. Komite Umat meminta langkah hukum yang tegas, adil dan transparan terhadap oknum yang terindikasi melakukan gerakan radikalisme, separatis dan terorisme.
"Kami menilai masalah Tolikara adalah masalah dalam negeri, sehingga TNI Polri harus mewaspadai intervensi pihak asing dalam insiden ini. Semua pihak harus mewujudkan toleransi di Tolikara," kata Bachtiar.
"Kami mendukung Menteri Dalam Negeri mencabut Perda tentang pembatasan pembangunan rumah ibadah di Tolikara," tutup Bachtiar yang antara lain didampingi Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Didin Hafidhudin, Ustad Syafi'i Antonio, Arifin Ilham, Yusuf Mansyur, dan Abdul Wahid Alwi.
[dem]
