Berita

ilustrasi/net

Sudah 602 Orang Peserta Pilkada Lapor Harta ke KPK

KAMIS, 23 JULI 2015 | 20:15 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Jelang Pilkada serentak 2015 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka loket penerimaan laporan harta kekayaan untuk para peserta Pilkada. Layanan tersebut dibuka sejak tanggal 22 Juli hingga 7 Agustus mendatang.

"(Peserta) harus menyerahkan tanda terima bukti LHKPN ke KPK. KPK sudah membuka loket untuk mengumpulkan kekayaan dari kemarin sampai 7 Agustus, waktu sangat terbatas," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (23/7).

Adnan menambahkan, pelaporan harta kekayaan ini merupakan syarat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) bagi para peserta pilkada. Karenanya, dia berharap, proses ini diikuti oleh mereka yang ingin bersaing menjadi kepala daerah.


Adnan juga bilang, laporan tersebut bisa dikirim langsung dengan datang ke KPK atau via pos. Dalam dua hari loket dibuka, KPK sudah menerima 602 peserta pilkada yang sudah melapor.

"Apa saja yang perlu disampaikan bisa dilihat di web KPK dan KPK akan mengumumkan nanti nama-nama bakal calon yang sudah mengumpulkan LHKPN dalam rangka pemilu kada, memberi bukti pendaftaran serta ringkasan harta bakal calon," beber dia.

Bukan hanya itu, kata Adnan, KPK nantinya bakal memverifikasi laporan yang masuk. Lembaga antirasuah bakal menjamin kevalidan data yang sudah diolah sampai masuk ke website acch.kpk.go.id dalam tempo dua minggu.

"Proses laporan LHKPN memang selalu seperti itu tapi ini kan sekian ribu calon dan tidak mudah untuk KPK," imbuh dia.

Adnan berharap, para peserta bisa jujur dalam mengisi LHKPN ini. Apalagi, ratusan peserta yang akan bersaing dalam pilkada yang berlangsung Desember mendatang itu.

"Jangan lupa akan diumumkan di papan pengumuman KPU. Semua yang dicatat KPK akan diumumkan di papan pengumuman KPU. Para pemilih dapat menjadikan pertimbangan dalam memilih dan tidak memilih kucing dalam karung bisa di cross check antara kekayaan dan profil," demikian Adnan. [sam]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya