. Pihak asing akan senang melihat Indonesia terpecah belah. Bahkan tercium tajam adannya agenda besar yang inginkan disintegrasi bangsa Indonesia. Hal ini tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan. Apapun resikonya, harus dilawan demi utuhnya NKRI.
Untuk itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima (DPP APKLI) Ali Mahsun perintahkan kepada seluruh jajaran Pengurus APKLI dan PKL di tanah air untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, tingkatkan kewaspadaan, dan tidak mudah terprovokasi pihak ketiga yang inginkan Indonesia porak-poranda.
"Bagi APKLI dan PKL, Indonesia utuh adalah harga mati, tak bisa ditawar-tawar lagi," tegas Ali Mahsun dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (22/7).
APKLI mendesak Pemerintah RI hadir dan segera selesaikan kasus Tolikara Papua dengan tegas. Pelaku dan aktor intelektualnya harus segera ditangkap dan diadili. Tidak boleh ada ketidakpastian dan rekayasa dalam bentuk apapun dalam penyelesaian kasus Tolikara. Pemerintah harus satu sikap, tidak boleh ada simpang siur. Hal ini penting guna mencegah meluas dan menjalarnya kasus Tolikara ke wilayah lain di tanah air.
Menurut Ali Mahsun, konflik sosial berbasis agama dan etnis sangat mudah dan sangat cepat menyebar dan meluas. Oleh karena itu harus segera dilokalisir dengan menindak tegas pelaku dan aktor intelektual kasus Tolikara tanpa ada rekayasa apapun.
"APKLI sangat berharap TNI-POLRI bahu membahu wujudkan rasa aman dan damai diseluruh tanah air dan segera tindak tegas siapa saja yang inginkan Indonesia terpecah belah," ujar ketua umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 ini.
Ali Mahsun menambahkan, pihaknya terus menerus himbau PKL di seluruh tanah air untuk tetap berjualan melayani masyarakat, tingkatkan kewaspadaan dengan kedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, dan tidak mudah terprovokasi dengan isu agama dan etnis. Jaga keamanan dan ketertiban di daerah masing-masing. Hal ini penting dilakukan di tengah meluasnya kesulitan rakyat penuhi kebutuhan hidup akibat ekonomi Indonesia yang makin melamban saat ini.
"Sehingga, konflik berbasis agama seperti kasus Tolikara tidak menjalar dan menyebar ke wilayah lain di tanah air," pungkasnya.
[rus]
