Berita

tolikara/net

Tragedi Tolikara Kegagalan Pemerintah Menjamin Toleransi

SELASA, 21 JULI 2015 | 20:36 WIB | LAPORAN:

Tindakan intoleransi dan kekerasan di Kabupaten Tolikara, Papua saat pelaksanaan ibadah Salat Idul Fitri 1436 Hijriah pada Jumat lalu (17/7) amat disayangkan.

Human Right Watching Group (HRWG) menilai bahwa kekerasan yang terjadi merupakan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah dijamin di Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif HRWG Rafendi Djamin, kejadian itu juga tidak luput dari kegagalan negara dalam hal ini pemerintah daerah dan aparat keamanan tingkat daerah untuk membangun sikap saling toleransi dan menghormati sesama pemeluk agama dalam menjalankan ibadah.


"Toleransi itu tidak tumbuh dengan sendiri, ia berada pada tatanan sosial masyarakat. Tokoh agama dan masyarakat kunci terbangunnya sikap tersebut. Namun di sisi lain, pemerintah di daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi toleransi dan adanya dialog antar agama," jelasnya saat dihubungi," Selasa (21/7).

Rafendi memastikan apabila sebelumnya ada dialog yang dapat difasilitasi pemerintah daerah atau kepolisian, maka konflik seperti itu tidak akan terjadi.

"Ditutupnya pintu dialog dan absennya negara untuk mempertemukan semua pihak yang berkonflik menjadikan konflik ini mengemuka dan memakan korban. Akibatnya, tatanan toleransi kita yang hancur," katanya.

Selain itu, HRWG juga menyesalkan pendekatan pemerintah dan aparat di Papua yang masih militeristik. Padahal sudah seharusnya pendekatan seperti itu ditinggalkan.

"Mengacu pada sumber yang kami terima bahwa sebelum pembakaran aparat sempat menembak satu orang pemuda yang kemudian menyulut kemarahan warga, seharusnya tidak demikian. Aparat harus mengubah sikap mereka dalam menghadapi orang-orang Papua. Bila tidak, konflik-konflik di Papua termasuk dalam isu keagamaan akan sangat sulit diatasi," bebernya.

Untuk itu, menyikapi masih simpang siurnya kabar yang muncul di permukaan, Rafendi mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing dan membawa sentimen agama terlalu jauh.

"Faktornya jelas, ini kegagalan pemerintah untuk menjamin kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Tidak hanya sekali ini, di beberapa wilayah pun terjadi," tegasnya. [ian]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya