Arus Balik, 600 Ribu Pendatang Illegal Diprediksi Serbu Jakarta

. Jakarta Transportation Watch (JTW) memprediksi bahwa jumlah pendatang illegal ke Jakarta akan mengalami kenaikan dengan membonceng arus balik Lebaran, yang mayoritas diperkirakan datang dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Prediksi pendatang illegal tersebut adalah data jumlah pemudik yang meninggalkan Jakarta pada musim mudik tahun 2015 ini menurut Dishubtrans DKI jakarta mencapai jumlah 6.532.403 orang.

JTW memprediksi biasanya para pemudik akan membawa para sanak saudaranya ketika arus balik ke Ibukota sekitar 10 persen, maka lebih kurang 600 ribu para pendatang illegal akan menyerbu Jakarta. Sebagian besar datang dari berbagai tempat di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Kedatangan para pendatang illegal tersebut ditengerai akan menimbulkan berbagai masalah sosial, dan memberikan kontribusi yang besar bagi penambahan kemacetan di Jakarta. Kebanyakan para pendatang illegal tersebut akan berprofesi sebagai pekerja informal seperti pengemudi bajaj, tukang parkir, awak angkutan dan bus kota di Jakarta, yang biasanya berprofesi sebagai supir tembak, kernet dan pedagang asongan.

"Para pendatang ilegal tersebut akan menimbulkan penyakit sosial seperti pengemis, gelandangan, prostitusi terselubung dan akan meningkatkan angka kriminalitas di Jakarta," kata Ketua JTW Andy W Sinaga dalam keterangannya, Senin (20/7).

JTW memprediksi bahwa penyebab para kaum urban tersebut masuk ke Jakarta adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Tahun ini saja Pemprov DKI menggelontorkan dana sekitar Rp. 2,3 triliun untuk program KJP. Sedangkan untuk KJS, Pemprov DKI  menggelontorkan dan lebih kurang Rp. 1,3 triliun.

"Selain itu Jakarta juga surga untuk mencari pekerjaan, karena biasanya pabrik-pabrik di sekitar Cakung, Pulo Gadung dan Kalideres membuka lowongan setelah lebaran Idul Fitri usai," papar Andy.

Untuk itu, lanjut dia, JTW mengusulkan agar Pemprov DKI segera mengantisipasi para pendatang illegal tersebut, dengan menyebar petugas di setiap terminal kedatangan bis maupun stasiun kereta api, seperti Stasiun Senen dan Stasiun Kota untuk mendata para pendatang illegal tersebut. Selain itu Pemprov DKI bisa saja merekrut para pendatang ilegal tersebut untuk bekerja di dinas kebersihan dan pertamanan, atau bekerja untuk mendukung proyek infrastruktur jalan dan MRT di Jakarta. [rus]