Ketua BPK: Siapa Takut, Selama Ini Kami Transparan Soal Kekayaan yang Dilaporkan ke KPK

Sebagai negara demokrasi, kata Harry, siapa pun berhak mengomentari hal yang dianggap tak sesuai dengannya. "Orang yang dapat jelek pasti marah. Tapi itulah hasil yang kita berikan, masak karena dia marah kita tarik audit itu dan berikan yang baik-baik," kata Harry Azhar Azis.

Dia pun menjelaskan mengapa memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam laporan keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2014. Simak wawancara Rakyat Merdeka dengan Harry Azhar Azis berikut ini:

Apa standar mendapat predikat WTP? Untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu, standarnya di atas tiga persen harus dipertanggungjawabkan.

Maksudnya? Misalnya, ada anggaran Rp 100 miliar, sebanyak Rp 46 miliar
memang terpakai, tapi ada yang senilai Rp 4 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu sampai kiamat tidak bisa BPK berikan WTP.

Apa benar audit BPK terhadap laporan keuangan DKI bemasalah? Saya tegaskan tidak ada kesalahan dan penyimpangan prosedur dalam melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014.

Lalu kenapa Ahok marah-marah? Siapa pun berhak mengomentari
hal yang dianggap tak sesuai dengannya. Orang yang dapat jelek pasti
marah. Tapi itulah hasil yang kita berikan.

Sebenarnya bagaimana proses audit BPK? Di dalam proses audit, kami
minta kejelasan mereka soal pemilihan lokasi dan proses kelayakan teknisnya. Lalu di dalam pemeriksaan itu ada lima poin yang kami lihat dan memang kesimpulannya bermasalah.

Apa benar audit BPK tidak transparan? Audit sudah kami lakukan secara sistematis dan dengan prosedur yang benar.

Tapi kenapa Ahok bilang tidak ada konsultasi terlebih dahulu? Sebelum memutuskan opini WTP, WDP, maupun disclaimer, BPK sudah mengantongi tanggapan pemerintah daerah dan sudah ada tanggapan resmi dari gubernur.

Apa benar standar pemeriksaan BPK terhadap daerah berbeda-beda? Standar audit BPK sama pada setiap daerah dalam pemeriksaan keuangan negara. Standar keuangan itu diatur dalam undang-undang dan prosedur pemeriksaan juga dimuat di laman resmi milik BPK yang bisa diakses siapapun.

Mengenai tudingan Ahok harus dilaporkan secara detail uang makan kepala
daerah kepada BPK, ini bagaimana? Kalau beli garam pakai uang negara pun pasti kita periksa, kan dari APBD juga. Tapi kalau pakai uang pribadi, kita tidak akan periksa. Ahok sebagai Gubernur menggunakan Rp 1 uang negara, ya pasti diperiksa. Tanya sama dia, bisa buat keberatan kok.

Soal tantangan Ahok agar anggota BPK buka asal usul kekayaan pejabat BPK, apa siap? Siapa takut. Lagipula selama ini kami transparan soal kekayaan
yang dilaporkan ke KPK. Saya menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK secara rutin.[***]

Berita

Wawancara

Ketua BPK: Siapa Takut, Selama Ini Kami Transparan Soal Kekayaan yang Dilaporkan ke KPK

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD