. Mabes Polri sebenarnya sudah memiliki peta daerah rawan konflik di seluruh Indonesia. Pemetaan ini dilakukan Polri untuk mengamankan PIlkada serentak Desember 2015. Namun, jika para pejabat Polri di daerah, mulai kapolsek, kapolres, dan kapolda tidak peka dan tidak punya kepedulian yang tinggi, pemetaan daerah rawan konflik itu tidak akan ada gunanya dan konflik tetap saja terjadi, seperti di Tolikara Papua.
Demikiaan disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/7).
IPW melihat, beberapa waktu lalu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti begitu bersemangat menjelaskan tentang peta daerah rawan konflik yang dimiliki Polri. Kapolri mengatakan, peta itu untuk mengantisipasi situasi kamtibmas menjelang Pilkada serentak Desember mendatang. Namun IPW mengingatkan, pemetaan daerah rawan konflik ini tidak akan ada gunanya, jika Kapolri tidak menekankan kepada para pimpinan kepolisian di daerah, terutama kapolsek, kapolres, dan kapolda agar meningkatkan kepekaan serta mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap dinamika sosial di tempatnya bertugas.
"Meletusnya kerusuhan di Tolikara Papua adalah gambaran betapa tidak pekanya pimpinan kepolisian disana, betapa tidak pedulinya pimpinan kepolisian di Papua terhadap dinamika sosial di daerahnya pasca Kapolri mengatakan sudah memetakan daerah rawan konflik," sebut Neta.
IPW berharap para pejabat kepolisian tidak sekadar omdo alias omong doang. Omongan harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata dan meningkatkan kinerja bawahan. Artinya, ketika pemetaan daerah rawan itu sudah dipaparkan, kinerja jajaran kepolisian di daerah rawan tersebut pun sudah harus disiagakan. Tidak ada cela, kerawanan itu meletus menjadi kerusuhan, seperti di Tolikara dimana masjid dibakar saat jamaah sedang sholat Idul Fitri.
"Jika ada kapolsek, kapolres, dan kapolda tidak komit, Kapolri jangan segan-segan untuk mencopotnya. Sebab masih banyak anggota Polri yang mau menjadi kapolsek, kapolres maupun kapolda, yang mampu menjaga keamanan wilayahnya. Kapolsek, kapolres, dan kapolda bukan raja kecil tapi pelayan masyarakat dan penjaga keamanan," beber Neta.
Selain meningkatkan kepekaan dan kepedulian para pimpinan kepolisian di daerah, ada dua hal lagi yang harus dilakukan Polri.
Pertama, meningkatkan kinerja intelkamnya, terutama di daerah rawan konflik. Intelkam harus benar-benar menjadi mata dan telinga Polri dalam rangka melakukan deteksi dan antisipasi dini. Intelkam harus bisa mengubah kinerja Polri sebagai "pemadam kebakaran" menjadi "pengurai api" agar konflik tidak muncul ke permukaan.
Kedua, meningkatkan koordinasi kerja antar institusi intelijen, yakni antara Intelkam Polri dengan BIN daerah dan intelijen TNI, sehingga terjadi sinerji yang solid untuk membangun kinerja dan tidak ada "pembusukan" atau saling "menjatuhkan" satu sama lain.
"Kedua hal ini menjadi prioritas tatkala Kapolri mengatakan bahwa Polri sudah memiliki peta daerah rawan konflik menjelang Pilkada serentak. Masyarakat tentu berharap peta itu tidak hanya sekadar dibuat dan kemudian disimpan di dalam laci. Tapi dicermati, dideteksi dan diantisipasi. Sehingga "telur tidak menetas menjadi naga" dan Polri tidak menjadi "pemadam kebakaran" dan masyarakat merasa nyaman," demikian Neta.
[rus]
