. Di negara maju seperti Perancis, Swedia, Singapura bahkan di negara kaya raya Arab Saudi, pedagang kaki lima (PKL) ditata, dibina dan diayomi sebagai bagian dari Kekuatan ekonomi dan warisan budaya peradaban bangsa mereka. Bahkan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kemajuan dunia pariwisata dan keindahan kota. Lebih dari itu, leaflate khusus tentang sejarah ekonomi dan potensi usaha PKL juga disediakan.
Demikian diungkapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima (DPP APKLI) Ali Mahsun dalam surat elektroniknya kepada redaksi, Kamis (16/7).
Lalu kenapa di Indonesia tidak? Ada apa dengan negeri gemah ripah loh jinawi Indonesia? Padahal, kata Ali Mahsun, kasat mata tidak bisa dibantahkan bahwa PKL telah berperan besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan Negara RI dari tangan penjajah Belanda. Bukan saja sistem logistik dan intelijen perjuangan, lebih daripada itu, konsep, ide, gagasan dan cita-cita bangsa Indonesia dihasilkan dari kongkow-kongkow para pejuang, pahlawan, pendiri bangsa Indonesia dilapak PKL, di warung atau kedai kopi. Demikian pula dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.
"Bahkan PKL telah buktikan diri sebagai bantalan dan pahlawan ekonomi nasional tatkala Indonesia mengalami krisis ekonomi 1997/1998. Tanpa keberadaan PKL, pada saat itu bisa dipastikan ekonomi Indonesia akan kolaps atau gulung tikar," ujar Ali Mahsun.
Saat inipun, kata Ali Mahsun, dimana ekonomi Indonesia sedang dan makin lesuh dan rapuh, lapak PKL menjadi andalan bagi para korban PHK yang terjadi dimana-mana sebagai kail usaha ekonomi dan mata pencarian untuk keberlangsungan hidup keluarga mereka. Kenyataan demi kenyataan atas peran penting dan strategis PKL diharapkan dapat menjadi triger yang menyadarkan dan membuka mata hati para pemimpin negeri untuk tidak menganakbawangkan dan menggusur PKL dengan semena-mena dengan dalih dan alasan apapun. Karena PKL mudah ditata asal dimanusiakan.
"Mereka harus diayomi, ditata, dibina dan diberdayakan untuk maju dan naik kelas. Bukan sebaliknya, digusur atau dibasmi oleh negaranya sendiri," ungkap Ali Mahsun.
Masih kata Ali Mahsun, investasi kapital dari dalam maupun luar negeri memang dibutuhkan untuk memutar roda dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun tidak boleh merongrong dan membunuh ekonomi dan mata pencarian rakyat, usaha lapak PKL, UKM dan IKM. Karena mereka yang saat ini berjumlah 54,9 juta merupakan ruh kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, investasi dalam bentuk apapun dan dari manapun asalnya harus tetap pada koridor kedaulatan ekonomi bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tidak boleh berlandaskan kedaulatan ekonomi Singapura, China, Amerika dan negara asing lainya.
"Sudah saatnya negara RI, dalam hal ini Pemerintah RI konkrit berpihak pada ekonomi rakyat, usaha PKL, UKM dan IKM. Tak boleh terus menerus berbulan madu dengan usaha besar dan kongsi kapitalis multinasional. Untuk itu, APKLI berharap tata kelola bangsa dan negara ini dikembalikan ke khittah. Kembali mengacu dan berlandaskan Pembukaan UUD 1945," tukasnya.
[rus]
