Sejatinya perwira tinggi sekelas Komjen Budi Waseso tidak perlu kehilangan akal sehat dan keanggunan budi dalam merespon usulan Buya Syafi'i Maarif agar dirinya sebagai Kabareskrim segera diganti oleh Presiden dan Kapolri.
Usulan yang sebetulnya juga adalah nasihat seperti itu adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Sebagai Guru Besar (Profesor) sekaligus Guru Bangsa, Buya Syafii tentu sudah bisa memprediksi akan adanya potensi kerusakan moralitas dan tatanan hukum bangsa ini.
"Untuk itu ada baiknya Buwas dengan rendah hati meminta maaf secara terbuka kepada publik," ujar Komisioner Komnas HAM RI, Maneger Nasution melalui pesan singkatnya (Rabu, 15/7).
Menurutnya, ada lima hal yang harus dipertimbangkan oleh jenderal bintang tiga yang akrap disapa Komjen Buwas tersebut.
Pertama, pertimbangan intelektualitas. Buya Syafi'i itu adalah Guru Besar (Prefesor) yang otoritas keilmuannya tidak hanya diakui oleh dalam negeri tapi juga di luar negeri. Sekira Komjen Buwas belum tahu otoritas keilmuan serta kekuatan dan ketajaman analisis dan prediksi ilmiah seorang Buya Syafi'i, ada baiknya Buwas menyediakan waktu membaca buku-buku Buya yang hampir mendekati ratusan judul jumlahnya. Olehnya, kritikan Buya itu adalah kegelisahan seorang cendekiawan melihat masa depan bangsanya.
Kedua, pertimbangan spritualitas. Buya itu, di samping bergelar Profesor Doktor, juga oleh publik diakui dan dipanggil Buya. Gelar Buya itu adalah panggilan tertinggi dalam otoritas keagamaan kami di Sumatera Barat, kira-kira sebangun dengan gelar Kyai di Jawa.
"Dengan demikian kritikan Buya itu juga adalah kritikan seorang ulama," ungkap Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Barat periode 1993-1995 ini.
Ketiga, pertimbangan kenegarawanan. Disamping sebagai tokoh agama dan cendekiawan, Buya juga adalah sebagai guru bangsa. Persyaratan utama guru bangsa itu adalah ketulusan serta satunya kata dan laku. Dalam usianya yang sudah melampaui rata-rata usia harapan hidup orang Indpnesia, Buya sudah tidak memiliki ambisi politik kekuasaan apa-apa lagi, kecuali Buya ingin bangsa ini memiliki harapan masa depan.
"Itu yang selalu Buya sampaikan sejak lama. Saya mengikuti harapan luhur beliau seperti itu sejak sebelum reformasi," sambung Maneger, yang saat ini menjabat Wakil Ketua Umum Kornas Forum Komunikasi Alumni IMM
Keempat, pertimbangan sosiologis. Di samping sebagai guru besar, guru banga, dan ulama, Buya juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Dan sekarang Buya juga menjadi Dewan Penasihat Komnas HAM RI 2012-2017. Oleh karena itu, reaksi berlebihan Buwas itu oleh publik dinilai sebagai arogan dan juga tidak humanis dan sangat jauh dari kategori etis.
Kelima, faktor kemendesakan. Melihat mulai masifnya reaksi negatif publik atas sikap tidak elegan Buwas itu, dia mendesak agar Komjen Buwas segera minta maaf secara terbuka, di samping ke Buya, walaupun mungkin secara pribadi Buya tidak membutuhkan, juga ke publik. "Saya kira publik masih ikhlas menunggu permintaan maaf Buwas paling lambat 7 x 24 jam terhitung dari sekarang," tandasnya.
Sebelumnya, Komjen Buwas mempertanyakan kritik Buya Syafii atas penetapan dua pimpinan KY sebagai tersangka. "Beliau (Buya Syafii) kan bukan orang bodoh, pasti mengerti mana penegakan hukum yang benar. Kasus ini dari laporan Sarpin pribadi, pihak yang dilaporin pribadi," kata Buwas.
Dia juga mempertanyakan kapasitas Buya Syafii yang meminta Presiden Jokowi melalui Kapolri untuk mencopotnya sebagai Kepala Bareskrim Polri. "Apa kapasitasnya Beliau? Nggak usah lah, berkomentar dan mencampuri penegakan hukum kalau dia nggak mengerti penegakan hukum itu sendiri," tegasnya.
[zul]
