Berita

Indroyono Soesilo/net

Wawancara

WAWANCARA

Indroyono Soesilo: Otoritas Pelabuhan Akan Dibuat Sangat Pede Untuk Cepat Keluarkan Barang

RABU, 15 JULI 2015 | 09:32 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Presiden Jokowi mengancam akan mencopot para menteri dan jajaran terkait jika tidak bisa menurunkan waktu barang keluar dari kapal hingga keluar pelabuhan (dwelling time) dengan cepat.
 
Hal itu disampaikan Presiden saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dari hasil kunjungan itu, Jokowi belum mendapatkan jawaban memuaskan mengenai instansi mana yang paling lama melakukan penanganan barang di pelabuhan.

Untuk diketahui, saat ini dwelling time baru mencapai 5,5 hari dari target 4,7 hari. Akibatnya, selain kerugian biaya dan waktu yang lama, investor dikhawatirkan makin enggan berinvestasi di Indonesia.


Bagaimana tanggapan Menko Kemaritiman? Simak wawan­cara Rakyat Merdeka dengan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo berikut ini:

Apa yang sudah Anda laku­kan?
Kita sudah mengadakan koor­dinasi untuk melihat progres. Kita akan bagi, pre-custom dan post-custom.

Berapa lama targetnya?
Pre-custom kita targetnya 2,7 hari, custom ya Bea Cukai setengah hari. Post-custom, keluar dari pelabuhan itu satu setengah hari.

Bagaimana cara memperce­pat pre-custom?
Untuk mempercepat pre-cus­tom, kementerian/lembaga sangat terlibat di sana, kita sudah mener­bitkan Permendag (peraturan menteri perdagangan) yang baru.

Isinya?
Intinya kalau barang hendak mau berangkat ke Indonesia sudah harus diproses perizinan­nya. Misalnya, kalau Anda mau keluar negeri tentu proses visa. Jangan setelah mendarat di sini baru diproses.

Tentu ini perlu sosialisasi, pembinaan dan memperjelas kepada masyarakat mengenai masalah itu.

Konkretnya apa saja masalah yang memperlambat pre-custom?
Di pre-custom ada masalah karantina. Kementerian Pertanian sudah mempertegas kepada Dirjen-Dirjennya untuk memper­cepat rekomendasi yang diberi­kan kepada Badan Karantina. Apakah itu holtikultura, peter­nakan, sehingga lebih cepat lagi mengejar dwelling time.

Selain itu harus online. Menteri Perindustrian sudah meminta se­luruh jajarannya untuk online, itu komponen dari pre-custom.

Bagaimana dengan pengu­rusan di Bea Cukai?
Pre-custom di Bea Cukai, sasarannya adalah setengah hari. Kalau saat ini 0,62 hari. Salah satu yang perlu dipercepat di Bea Cukai adalah mempertegas jalur merah, jalur kuning dan jalur hijau. Sebenarnya jalur hijau dan jalur kuning sudah 93 persen, yang jalur merah ini tujuh persen.

Jalur merah itu contohnya seperti apa?
Jalur merah itu, isinya satu kontainer bisa sampai 100 item gitu. Kan susah tuh, harus diper­iksa, harus dibongkar. Kalau jalur hijau, yang sudah mitra prioritas, misalnya komponen suku cadang mobil itu satu hari selesai.

Jalur merah yang tujuh persen apakah cukup mem­pengaruhi dwelling time?
Itu mengganggu dwelling time. Makanya nanti Bea Cukai akan minta adanya wilayah lini dua.

Tujuannya?
Supaya yang dwelling time bisa diperiksa, tapi tidak meng­ganggu dwelling time-nya. Artinya kontainer diperiksa di situ tidak mengganggu dwelling timenya. Termasuk Bea Cukai juga akan meningkatkan jumlah mitra prioritasnya, sekarang 10 persen, mau ditingkatkan men­jadi 20 sampai 30 persen, seh­ingga nanti meningkatkan juga custom yang setengah hari.

Lalu?
Begitu barang sudah selesai di pre-custom, setelah itu langsung keluar. Permasalahannya masih sering yang ditimbun, diparkir di sini (Pelabuhan Tanjung Priuk).

Bagaimana caranya men­gatasi agar tidak ada lagi penimbunan atau pemarkiran di pelabuhan?
Nah, yang mengendalikan pre-custom, custom dan post-custom ada yang namanya komandannya, dia regulator. Regulatornya itu adalah Otoritas Pelabuhan (OP), Port Authority yang sesuai UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, OP bertanggung jawab pada Menteri Perhubungan.

Nanti kita akan menjadikan OP sangat pede, sehingga bisa mengendalikan semua opera­sional di Tanjung Priuk dan semua pelabuhan di Indonesia, sehingga lebih cepat barang keluar dari kapal.

Port Authority sudah me­nyampaikan bahwasanya Bea Cukai belum punya senjatanya, kita sudah berikan.

Apa yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa se­mua target itu tercapai?
Kita akan memantau setiap bu­lan. Kementerian Perdagangan mulai full 1 Januari, tidak boleh lagi ada barang yang berangkat dari negara asal, manifest-nya nggak dikirim ke sini, nggak boleh, bisa dicabut API (Angka Pengenal Impor).  ***

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya