Berita

Indroyono Soesilo/net

Wawancara

WAWANCARA

Indroyono Soesilo: Otoritas Pelabuhan Akan Dibuat Sangat Pede Untuk Cepat Keluarkan Barang

RABU, 15 JULI 2015 | 09:32 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Presiden Jokowi mengancam akan mencopot para menteri dan jajaran terkait jika tidak bisa menurunkan waktu barang keluar dari kapal hingga keluar pelabuhan (dwelling time) dengan cepat.
 
Hal itu disampaikan Presiden saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dari hasil kunjungan itu, Jokowi belum mendapatkan jawaban memuaskan mengenai instansi mana yang paling lama melakukan penanganan barang di pelabuhan.

Untuk diketahui, saat ini dwelling time baru mencapai 5,5 hari dari target 4,7 hari. Akibatnya, selain kerugian biaya dan waktu yang lama, investor dikhawatirkan makin enggan berinvestasi di Indonesia.


Bagaimana tanggapan Menko Kemaritiman? Simak wawan­cara Rakyat Merdeka dengan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo berikut ini:

Apa yang sudah Anda laku­kan?
Kita sudah mengadakan koor­dinasi untuk melihat progres. Kita akan bagi, pre-custom dan post-custom.

Berapa lama targetnya?
Pre-custom kita targetnya 2,7 hari, custom ya Bea Cukai setengah hari. Post-custom, keluar dari pelabuhan itu satu setengah hari.

Bagaimana cara memperce­pat pre-custom?
Untuk mempercepat pre-cus­tom, kementerian/lembaga sangat terlibat di sana, kita sudah mener­bitkan Permendag (peraturan menteri perdagangan) yang baru.

Isinya?
Intinya kalau barang hendak mau berangkat ke Indonesia sudah harus diproses perizinan­nya. Misalnya, kalau Anda mau keluar negeri tentu proses visa. Jangan setelah mendarat di sini baru diproses.

Tentu ini perlu sosialisasi, pembinaan dan memperjelas kepada masyarakat mengenai masalah itu.

Konkretnya apa saja masalah yang memperlambat pre-custom?
Di pre-custom ada masalah karantina. Kementerian Pertanian sudah mempertegas kepada Dirjen-Dirjennya untuk memper­cepat rekomendasi yang diberi­kan kepada Badan Karantina. Apakah itu holtikultura, peter­nakan, sehingga lebih cepat lagi mengejar dwelling time.

Selain itu harus online. Menteri Perindustrian sudah meminta se­luruh jajarannya untuk online, itu komponen dari pre-custom.

Bagaimana dengan pengu­rusan di Bea Cukai?
Pre-custom di Bea Cukai, sasarannya adalah setengah hari. Kalau saat ini 0,62 hari. Salah satu yang perlu dipercepat di Bea Cukai adalah mempertegas jalur merah, jalur kuning dan jalur hijau. Sebenarnya jalur hijau dan jalur kuning sudah 93 persen, yang jalur merah ini tujuh persen.

Jalur merah itu contohnya seperti apa?
Jalur merah itu, isinya satu kontainer bisa sampai 100 item gitu. Kan susah tuh, harus diper­iksa, harus dibongkar. Kalau jalur hijau, yang sudah mitra prioritas, misalnya komponen suku cadang mobil itu satu hari selesai.

Jalur merah yang tujuh persen apakah cukup mem­pengaruhi dwelling time?
Itu mengganggu dwelling time. Makanya nanti Bea Cukai akan minta adanya wilayah lini dua.

Tujuannya?
Supaya yang dwelling time bisa diperiksa, tapi tidak meng­ganggu dwelling time-nya. Artinya kontainer diperiksa di situ tidak mengganggu dwelling timenya. Termasuk Bea Cukai juga akan meningkatkan jumlah mitra prioritasnya, sekarang 10 persen, mau ditingkatkan men­jadi 20 sampai 30 persen, seh­ingga nanti meningkatkan juga custom yang setengah hari.

Lalu?
Begitu barang sudah selesai di pre-custom, setelah itu langsung keluar. Permasalahannya masih sering yang ditimbun, diparkir di sini (Pelabuhan Tanjung Priuk).

Bagaimana caranya men­gatasi agar tidak ada lagi penimbunan atau pemarkiran di pelabuhan?
Nah, yang mengendalikan pre-custom, custom dan post-custom ada yang namanya komandannya, dia regulator. Regulatornya itu adalah Otoritas Pelabuhan (OP), Port Authority yang sesuai UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, OP bertanggung jawab pada Menteri Perhubungan.

Nanti kita akan menjadikan OP sangat pede, sehingga bisa mengendalikan semua opera­sional di Tanjung Priuk dan semua pelabuhan di Indonesia, sehingga lebih cepat barang keluar dari kapal.

Port Authority sudah me­nyampaikan bahwasanya Bea Cukai belum punya senjatanya, kita sudah berikan.

Apa yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa se­mua target itu tercapai?
Kita akan memantau setiap bu­lan. Kementerian Perdagangan mulai full 1 Januari, tidak boleh lagi ada barang yang berangkat dari negara asal, manifest-nya nggak dikirim ke sini, nggak boleh, bisa dicabut API (Angka Pengenal Impor).  ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya