Berita

Indroyono Soesilo/net

Wawancara

WAWANCARA

Indroyono Soesilo: Otoritas Pelabuhan Akan Dibuat Sangat Pede Untuk Cepat Keluarkan Barang

RABU, 15 JULI 2015 | 09:32 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Presiden Jokowi mengancam akan mencopot para menteri dan jajaran terkait jika tidak bisa menurunkan waktu barang keluar dari kapal hingga keluar pelabuhan (dwelling time) dengan cepat.
 
Hal itu disampaikan Presiden saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dari hasil kunjungan itu, Jokowi belum mendapatkan jawaban memuaskan mengenai instansi mana yang paling lama melakukan penanganan barang di pelabuhan.

Untuk diketahui, saat ini dwelling time baru mencapai 5,5 hari dari target 4,7 hari. Akibatnya, selain kerugian biaya dan waktu yang lama, investor dikhawatirkan makin enggan berinvestasi di Indonesia.


Bagaimana tanggapan Menko Kemaritiman? Simak wawan­cara Rakyat Merdeka dengan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo berikut ini:

Apa yang sudah Anda laku­kan?
Kita sudah mengadakan koor­dinasi untuk melihat progres. Kita akan bagi, pre-custom dan post-custom.

Berapa lama targetnya?
Pre-custom kita targetnya 2,7 hari, custom ya Bea Cukai setengah hari. Post-custom, keluar dari pelabuhan itu satu setengah hari.

Bagaimana cara memperce­pat pre-custom?
Untuk mempercepat pre-cus­tom, kementerian/lembaga sangat terlibat di sana, kita sudah mener­bitkan Permendag (peraturan menteri perdagangan) yang baru.

Isinya?
Intinya kalau barang hendak mau berangkat ke Indonesia sudah harus diproses perizinan­nya. Misalnya, kalau Anda mau keluar negeri tentu proses visa. Jangan setelah mendarat di sini baru diproses.

Tentu ini perlu sosialisasi, pembinaan dan memperjelas kepada masyarakat mengenai masalah itu.

Konkretnya apa saja masalah yang memperlambat pre-custom?
Di pre-custom ada masalah karantina. Kementerian Pertanian sudah mempertegas kepada Dirjen-Dirjennya untuk memper­cepat rekomendasi yang diberi­kan kepada Badan Karantina. Apakah itu holtikultura, peter­nakan, sehingga lebih cepat lagi mengejar dwelling time.

Selain itu harus online. Menteri Perindustrian sudah meminta se­luruh jajarannya untuk online, itu komponen dari pre-custom.

Bagaimana dengan pengu­rusan di Bea Cukai?
Pre-custom di Bea Cukai, sasarannya adalah setengah hari. Kalau saat ini 0,62 hari. Salah satu yang perlu dipercepat di Bea Cukai adalah mempertegas jalur merah, jalur kuning dan jalur hijau. Sebenarnya jalur hijau dan jalur kuning sudah 93 persen, yang jalur merah ini tujuh persen.

Jalur merah itu contohnya seperti apa?
Jalur merah itu, isinya satu kontainer bisa sampai 100 item gitu. Kan susah tuh, harus diper­iksa, harus dibongkar. Kalau jalur hijau, yang sudah mitra prioritas, misalnya komponen suku cadang mobil itu satu hari selesai.

Jalur merah yang tujuh persen apakah cukup mem­pengaruhi dwelling time?
Itu mengganggu dwelling time. Makanya nanti Bea Cukai akan minta adanya wilayah lini dua.

Tujuannya?
Supaya yang dwelling time bisa diperiksa, tapi tidak meng­ganggu dwelling time-nya. Artinya kontainer diperiksa di situ tidak mengganggu dwelling timenya. Termasuk Bea Cukai juga akan meningkatkan jumlah mitra prioritasnya, sekarang 10 persen, mau ditingkatkan men­jadi 20 sampai 30 persen, seh­ingga nanti meningkatkan juga custom yang setengah hari.

Lalu?
Begitu barang sudah selesai di pre-custom, setelah itu langsung keluar. Permasalahannya masih sering yang ditimbun, diparkir di sini (Pelabuhan Tanjung Priuk).

Bagaimana caranya men­gatasi agar tidak ada lagi penimbunan atau pemarkiran di pelabuhan?
Nah, yang mengendalikan pre-custom, custom dan post-custom ada yang namanya komandannya, dia regulator. Regulatornya itu adalah Otoritas Pelabuhan (OP), Port Authority yang sesuai UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, OP bertanggung jawab pada Menteri Perhubungan.

Nanti kita akan menjadikan OP sangat pede, sehingga bisa mengendalikan semua opera­sional di Tanjung Priuk dan semua pelabuhan di Indonesia, sehingga lebih cepat barang keluar dari kapal.

Port Authority sudah me­nyampaikan bahwasanya Bea Cukai belum punya senjatanya, kita sudah berikan.

Apa yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa se­mua target itu tercapai?
Kita akan memantau setiap bu­lan. Kementerian Perdagangan mulai full 1 Januari, tidak boleh lagi ada barang yang berangkat dari negara asal, manifest-nya nggak dikirim ke sini, nggak boleh, bisa dicabut API (Angka Pengenal Impor).  ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Setelah 19 Kapolda Berganti, Apa yang Berubah bagi Masyarakat?

Selasa, 06 Oktober 2026 | 06:19

King Indo Sah Jadi Raja ASEAN Usai Geprek Thailand 4-2

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:54

Jika Gugatan Denny Indrayana Cs Diterima MK Tak Otomatis Gibran Lengser

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:33

Ada Beking Politik, Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Jaksinema Bakal Jadi Mesin Baru Ekonomi Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:55

Bonus Timnas Indonesia Diatur Ketum PSSI

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:38

Nasib Gibran di Tangan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:19

Tak Mudah Pecat Gibran Meski Gugatan Denny Indrayana Cs Dikabulkan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:28

Festival Indonesia 2026 Perkuat Diplomasi Budaya Jakarta-Seoul

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:03

Jakarta Butuh Regulasi Parkir Valet

Selasa, 06 Oktober 2026 | 02:23

Selengkapnya