Jokowi Harus Ingat, Chatib Basri Itu Neolib Anti Trisakti

. Di tengah isu reshuffle, Presiden Joko Widodo diingatkan tak menarik Chatib Basri ke dalam kabinet, yang mulai digadang-gadang sejumlah orang. Sebab Chatib Basri justru akan menjauhkan kebijakan ekonomi dengan cita-cita Nawacita dan Trisakti.

"Chatib Basri yang sudah dikenal luas dengan pernyataannya 'kantongi nasionalismu' ini jelas-jelas akan bertentangan dengan cita-cita Trisakti dan Nawacita yang mengharapkan kehadiran peran negara di tengah-tengah rakyatnya," kata peneliti Lingkar Studi Perjuangan, Agus Priyanto, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 13/7).

Lebih-lebih, lanjut Agus, saat menjabat sebagai Menteri Keuangan di era SBY, Chatib Basri juga tak memiliki prestasi apa-apa. Bahkan Chatib, yang pernah menjadi komisaris di Astra ini, memiliki rekam jejak yang kontraproduktif bagi sektor transportasi publik ketika menurunkan tarif impor komponen dan spareparts untuk industri mobil kutu atau LCGC (low cost green car). Akibatnya, penjualan mobil kutu di dalam negeri melonjak dari nol menjadi 150.000 unit hanya untuk tahun 2014.

"Jadi bukan mencari jalan untuk mengembangkan transportasi publik, malah melakukan pengurangan pajak impor spareparts dan komponen mobil kutu yang membuat kota-kota besar di Indonesia tambah macet," ulasnya.

Di sisi lain, imbas kebijakan itu adalah melonjaknya impor komponen dan spareparts LCGC sehingga current account defisit makin besar. Chatib juga meninggalkan warisan empat defisit yang terdiri dari defisit neraca perdagangan, defisit neraca pembayaran, defisit transaksi berjalan dan defisit APBN.

"Rupiah pun semakin rontok dan Chatib mewariskan masalah quatro deficits kepada Jokowi," ungkap Agus, sambil mengingatkan Jokowi lagi bahwa Chatib itu ekonom asli neoliberal yang membenci nasionalisme.

Kini, sambung Agus, keputusan ada di Jokowi. Apakah orang yang menciptakan masalah warisan ekonomi, anti-Trisakti dan diragukan nasionalismenya yang akan disetujui oleh Jokowi untuk mewujudkan cita-cita Trisakti dan Nawacita.

"Atau Jokowi akan mencari sosok alternatif yang memiliki keberpihakan nyata terhadap ekonomi kerakyatan dan memiliki track record bersih serta memiliki kemampuan dan jaringan luas di internasional untuk mengatasi potensi krisis yang berpengaruh dalan perekonomian nasional?" demikian Agus. [ysa]