Berita

jokowi/net

RESHUFFLE KABINET

Beathor: PDIP Punya Banyak Kader Kelas Utama

SENIN, 13 JULI 2015 | 06:50 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Karena kelalaian kader PDI Perjuangan di Badan Legislasi yang yang menghasilkan UU MD3 2014, maka sebagai partai pemenang Pemilu, PDI Perjuangan tersingkir dari pimpinan DPR dan MPR. Dan sebagai pemenang Pilpres 2014, PDI Perjuangan juga hanya hanya memiliki empat kader di kementerian yang jumlahnya sama dengan partai pengusung yang lain.

Demikian disampaikan Ketua Departemen Bencana DPP PDI Perjuangan, Beathor Suryadi. Karena itulah, PDI Perjuangan mengusulkan kepada Jokowi, sebagai Presiden RI dan juga sesama kader, nama-nama menteri bila ada reshuflle. Lebih-lebih Jokowi juga membutuhkan dukungan full dari PDI Perjuangan dan partai-partai pengusung yang lain.

"PDI Perjuangan yang sudah empat kali ikut Pemilu sejak Reformasi 1998 dan selalu di papan atas tentunya memiliki kader kelas utama. Kader kelas uatama ini tentunya sudah layak untuk diusulkan dalam kabinet, karena diantara mereka ada yang mulai merintis 20 tahun di dalam dunia politik kenegarawanan, dan mereka sudah terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," kata Beathor dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 13/7).


PDI Perjuangan, lanjut Beathor, hanya mengusulkan 10 nama dari antara antara ratusan nama kader yang layak tampil di kabinet.

"Semoga hal ini mempermudah Presiden untuk memilih diantaranya. Syukur-syukur ada enam wajah baru di kabinet dari kader kami. Di antara mereka ada yang doktor, S3 dalam bidang keilmuannya yang mendukung kualitas mereka dalam berpolitik," ungkap Beathor.

Tentang nama-nama itu, lanjut Beathor, biarlah tim DPP yang menyeleksinya agar presiden tidak ragu atas komitmen, disiplin dan integritasnya. Apalagi mereka juga sudah membuktikan dalam kerja-kerja kemenangan partai dan Pilpres.

Beberapa wakitu lalu, Betahor mengatakan bahwa terkait dengan isu reshuffle setelah lebaran, kader-kader PDI Perjuangan yang profesional dan memahami ajaran Trisakti Bung Karno siap didorong untuk mengisi kursi menteri.

Kader-kader kelas satu itu terdiri dari kader perempuan dan kader laki-laki, yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi melalui tim yang diutus DPP. Nama-nama kader itu diantaranya Pramono Anung untuk Menteri Sekretaris Kabinet, Eva Sundari untuk Menteri PAN dan RB dan TB Hasanudin untuk Menteri Pertahanan. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya