Penggunaan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dilakukan setelah kepala daerah, yaitu bupati/walikota mengeluarkan surat keterangan darurat bencana.
Pada kondisi darurat bencana, bupati bisa menggunakan beras 100 ton dan gubernur hingga 200 ton. Sedangkan di atas 200 ton menerupakan kewenangan dari Menteri Sosial (Mensos).
Di setiap level pemerintahan sudah ada SOP yang mengatur dengan jelas kewenangan.
"Sehingga dalam penanganan bencana, dibutuhkan sinergitas antarelemen baik dari unsur pemerintah maupun pihak terkait bencana lainnya, seperti TNI dan Polri, Kemensos, BNPB dan yang lainnya, " jelas Mensos Khofifah Indar Parawansa saat mengunjungi Posko Bencana Alam Gunung Raung, Bondowoso, Jawa Timur, Minggu (12/7).
Untuk mendukung kebutuhan di posko bencana alam Gunung Raung, Dinsos segera mendirikan Dapur Umum Lapangan (Dumlap), bantuan permakanan serta menerjunkan personel Tagana.
"Telah diinstruksikan segera mendirikan dumlap, memasok kebutuhan logistik serta menerjunkan Tagana ke lokasi teridentifikasi terdampak bencana erupsi Gunung Raung," tandasnya.
Kemarin, ada instruksi dari Presiden agar para menteri bersiaga 24 jam. Selain menjelang lebaran, juga pemerintah ingin memastikan stok beras aman hingga Desember tahun ini.
"Hasil kunjungan kerja di Probolinggo dan Situbondo, Jawa Timur, distribusi raskin sudah 61 persen. Berarti pada Juli, raskin terdisribusi dengan baik dan tepat waktu, †katanya.
Hingga kini, distribusi raskin yang masih rendah di bawah 60 persen, di antaranya DKI Jakarta dan Papua yang disebabkan terkendala pada pengiriman Surat Perintah Alokasi (SPA) dari kepala daerah.
"Bulog tidak akan mengirim raskin dari gudang ke titik distribusi sebelum ada SPA yang dikeluarkan bupati/walikota. Hal ini sudah merupakan SOP dalam distribusi raskin," katanya.
[zul]
