DPP PDIP Tidak Pernah Setujui Tindakan Maruly Laporkan Tempo ke Polisi

Tindakan Maruly Hendra Utama melaporkan Tempo ke Bareaskrim Mabes Polri merupakan murni inisiatif dan tindakan pribadi oleh yang bersangkutan. DPP PDI Perjuangan maupun Hasto Kristiyanto sebagai pribadi tidak pernah melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dengan Maruly terkait langkah yang dilakukannya.

"DPP PDI Perjuangan juga sama sekali tidak memberikan persetujuan terhadap tindakan Maruly. Untuk itu, DPP  bersikap bahwa setiap permasalahan terkait media massa, sebaiknya diselesaikan melalui lembaga Dewan Pers. Itu prinsip yang kami pegang," kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Paraeira, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Sabtu, 11/7).

Andreas pun menegaskan bahwa Maruly bukan lagi bakal calon walikota sebab  DPP Partai sudah merekomendasikan nama lain sebagai calon walikota. DPP PDIP pun mengajak semua pihak untuk tetap taat pada mekanisme hukum.

"Kami menghormati kebebasan pers yang bertanggung jawab. PDIP memiliki sejarah hubungan yang baik dengan media massa, termasuk ketika massa-masa sulit menghadapi pemerintahan otoriter," tegas Andreas.

Terkait dengan pemberitaan Tempo, lanjut Andreas, bahwa secara substansi masalah tersebut sudah dibantah oleh Pimpinan KPK, melalui surat pimpinan KPK yang dibacakan di hadapan Sidang MK bahwa sadapan yg berkaitan dengan kriminalisasi pimpinan KPK dan penyidik tidak ada. Dengan demikian tidak perlu lagi menjadi polemik sebab bantahan Pimpinan KPK tersebut sekaligus menegaskan bahwa rekaman tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Saya berpendapat biarlah kebenaran ditegakkan dan terkait dengan substansi yang disampaikan Majalah Tempo biarlah publik yang menilai apakah itu sebagai kebenaran atau sebagai rangkaian cerita yang ditulis dengan kepentingan tertentu. Waktulah yang akan membuktikannya," demikian Andreas. [ian]