Berita

eva kusuma sundari/net

Eva Sundari: Salah Bila Saya Disebut Mempersoalkan PDIP Secara Lembaga

JUMAT, 10 JULI 2015 | 06:51 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menyesalkan pemberitaan di media yang dinilainya tendensius dan di luar konten serta konteks perbincangan.

"Saya klarifikasi agar tidak menimbulkan kesan bahwa saya menyalahkan  PDIP sebagai lembaga padahal saya  kader PDI Perjuangan. Ini jadi kontradiktif. Saya sangat dirugikan, demikian juga PDI Perjuangan," kata Eva Kusuma Sundari kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Jumat, 10/7).

Pernyataan Eva ini terkait dengan pemberitaan bahwa ia mengatakan elit PDI Perjuangan ikut perburuk kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal pernyataan Eva terkait dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu hanya merujuk pada beberapa politisi PDI Perjuangan, dan bukan PDI Perjuangan secara lembaga sebagai partai pendukung.


"Jadi salah jika ditulis bahwa saya menyoal PDIP secara lembaga," tegas Eva Sundari, terkait dengan pemberitaan di situs Republika.co.id tersebut.

Eva menjelaskan bahwa saat itu ia menanggapi temuan riset SMRC yang menyatakan bahwa elit dan umum sama-sama berpendapat bahwa mereka tidak puas terhada kinerja Jokowi. Merespons hasil survei itu, Eva menganalisa bahwa masyarakat umum mengikuti pendapat elit yang dimuat di media yang pemerintah tidak punya media pendukung, kecuali Media Indonesia atau Metro-TV yang tone-nya cenderung positif

Masyarakat umum itu, lanjut Eva, mengikuti pendapat opini atau perspektif elit yang terbentuk di media yang ketika usai pilpres cenderung mengikuti kemauan owner media yang pemerintah tidak punya akses dan kontrol terhadap media tersebut.

"(Saat itu saya menjelaskan bahwa) sayangnya baik elit pro pemerintah maupun oposisi beberapa politisinya dalam satu tone yang juga cenderung menyerang pemerintah," ungkap Eva, yang saat itu juga menanggapi politisi Demokrat Ikhsan Modjo yang mengkritik beberapa politisi PDI Perjuangan yang kenceng menyerang Jokowi, yang persoalan ini tidak pernah terjadi di Partai Demokrat zaman SBY.

"Saya mengiyakan Ikhsan Modjo karena memang bisa berdampak negatif kepada persepsi publik. Tetapi ketiadaan tim media dan jubir Presidein semakin memperlemah counter opini dari pemerintah, apalagi humas-humas di kementerian dan lembaga juga kurang agresif mendeliver data-data kinerja pemerintah ke publik," demikian penjelasn Eva. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya