Berita

Muhaimin Iskandar/net

Wawancara

WAWANCARA

Muhaimin Iskandar: Reshuffle Bukan Agenda Serius, Yang Penting Ekonomi Membaik

KAMIS, 09 JULI 2015 | 09:07 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Elite partai politik pendukung pemerintah kerap mend­esak Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Tapi tidak dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Bagi bekas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu, reshuffle kabinet atau tidak reshuffle, tidak terlalu pent­ing. Reshuffle hak prerogatif Presiden. Yang penting itu kon­disi ekonomi membaik.

Untuk itu, Cak Imin panggilan akrab Muhaimin Iskandar meng­harapkan Presiden Jokowi lebih fokus menyelesaikan masalah ekonomi dalam negeri yang tak kunjung membaik.


Apa alasan Cak Imin tak be­gitu mendesak reshuffle kabinet? Apakah PKB khawatir jatah menterinya dikurangi? Simak wawancara dengan Muhaimin Iskandar berikut ini:

Bukankah reshuffle kabinet itu penting demi perbaikan ekonomi?
PKB selaku bagian dari pe­merintah menyesalkan ekonomi tidak membaik. Semua harus bekerja keras, mencari jalan tengah untuk menyelesaikan masalah ekonomi ini.

Mau reshuffle atau nggak, itu tidak penting. Reshuffle bagi PKB bukan agenda serius. Yang penting Presiden memi­liki sense of conditioning terh­adap permasalahan ekonomi.

Memangnya kondisi per­ekonomian saat ini seperti apa?
Belum membaik. PKB itu bagian pemerintah. Jadi, kon­disi apapun yang terjadi pada masyarakat sangat dirasakan sekali oleh PKB. Setiap nega­rawan wajib memiliki sense of conditioning atau sense of crisis, yang segera mencari win-win solution.

Menteri dari PKB, apa su­dah bekerja maksimal untuk rakyat?
PKB yang memiliki wakil di Kabinet Kerja tentu akan berusaha bekerja untuk rakyat. Dalam sebuah koalisi tentu men­jadi biasa bila ada satu waktu kompak, tapi lain waktu berjalan sendiri. PKB ingin menjalankan fungsi amanat di tengah kondisi yang cukup tidak enak, yang kadang ada yang mau sendiri-sendiri.

Apa yang ingin Anda laku­kan?

Saya berjanji segera mengum­pulkan para menteri dan pejabat negara atau kepala daerah asal PKB untuk menginventarisir permasalahan masyarakat seka­ligus mencari dan menemukan solusi.

PKB harus kerja keras un­tuk menjahit dan merajut tali kebangsaan agar menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negeri ini.

Kinerja menteri secara keseluruhan bagaimana?
Saya menilai kementerian di bidang ekonomi belum bekerja secara maksimal. Hal tersebut menurut saya cukup merisau­kan. Kurs dolar tinggi terhadap rupiah, pengangguran mening­kat, daya beli turun, berdampak kepada penjualan, melambat daya jual produk.

Seharusnya bagaimana dong?
Menurut saya sudah seharus­nya ada terobosan cepat untuk mengatasi hal tersebut. Salah sa­tunya, investasi jangan dihambat dengan isu merakyat, akibatnya investasi menjadi melambat.

Kondisi politik dalam negeri saat ini, bagaimana?
Saya mengeluhkan kondisi partai politik saat ini. Menurut saya sekarang ini tidak benar-benar memberikan solusi bagi masyarakat, bahkan cenderung retorik.

Memangnya parpol saat ini seperti apa?
Saya menilai saat ini arah parpol cenderung dinamis. Mereka sering tidak tertebak. Maunya sendiri-sendiri. Agenda nggak jelas.

Parpol ada kalanya kompak bareng, ada kalanya bersaing nggak karuan. Sangat tematis, sporadis dan pragmatis. Saya berharap parpol mewujudkan kerja sama politis yang bagus. PKB berkomitmen untuk men­jadi parpol yang konsisten.

Apa pandangan PKB men­genai pemilu?
Saat ini bagi PKB, pemilu tidak lagi memperebutkan kekuasaan dan posisi. Namun lebih kepada bagaimana mengisi dan mewarnai kekuasaan.

Ini yang sulit. Saya minta kepada teman-teman di PKB yang berada di posisi pemer­intah untuk mengisi kekua­saan itu untuk kepentingan rakyat. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya